Jakarta – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, dengan tegas menyampaikan kritik terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aksi tersebut terkesan prematur, tidak objektif, dan lebih bersifat agitasi politik dibandingkan kritik yang berbasis kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah.
“Kritik yang disampaikan haruslah berlandaskan fakta dan analisis yang objektif. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya mendalami serta memahami kebijakan pemerintah sebelum mengambil langkah demonstrasi yang berpotensi menyesatkan opini publik,” ujar Arizal dalam pernyataannya kepada media, Selasa (18/2/2025).
Arizal menilai bahwa aksi mahasiswa justru mencerminkan kurangnya pemahaman mereka terhadap komunikasi kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa dalam 100 hari kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengambil berbagai langkah strategis yang pro-rakyat, termasuk reformasi birokrasi, stabilisasi ekonomi, serta kebijakan efisiensi anggaran yang tidak berdampak negatif terhadap dunia pendidikan.
“Jika mereka memahami kebijakan pemerintah secara komprehensif, maka mereka akan menyadari bahwa kekhawatiran terkait pemotongan beasiswa, kenaikan UKT, dan tunjangan dosen tidak memiliki dasar yang kuat. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan dan DPR, telah memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak terjadi,” tegas Arizal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa demonstrasi bukan satu-satunya instrumen penyampaian aspirasi yang efektif. Mahasiswa seharusnya memanfaatkan ruang-ruang dialog akademik guna menyampaikan pemikiran kritis yang dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintahan.
“Kritik yang membangun adalah kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar aksi turun ke jalan yang sarat dengan kepentingan tertentu. Mahasiswa harus kembali kepada perannya sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dan berintegritas,” tandasnya.
Arizal menegaskan bahwa peran mahasiswa sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, namun hal itu harus dilakukan dengan cara yang lebih cerdas dan berorientasi pada kepentingan nasional secara luas, bukan sekadar reaksi emosional tanpa kajian mendalam.
Detik Peristiwa
