Makassar,detikperistiwa.co.id – Ketua Yayasan Mattuju Kabupaten Luwu, Ridwan Mabbi, menegaskan pentingnya peran Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang.
Hal itu disampaikannya usai pelantikan pengurus asosiasi di Aula Syekh Yusuf Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Makassar, Selasa (10/2/2026).
Ridwan berharap terbentuknya asosiasi tersebut tidak sekadar menjadi wadah formal, tetapi benar-benar bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian agar standar pelatihan di setiap daerah dapat berjalan selaras.
“Harapan kami, setelah terbentuknya asosiasi ini, masing-masing kabupaten bisa bekerja keras sesuai juknis dari kementerian. Ini peluang besar bagi generasi Sulsel untuk bisa bekerja di Jepang,” ujar Ridwan.
Menurutnya, peluang kerja di Jepang masih sangat terbuka. Ia menyebut sekitar 1.500 perusahaan di Jepang siap menerima tenaga kerja dari Indonesia, dengan berbagai bidang keahlian.
“Bukan hanya keperawatan, tapi juga konstruksi, teknik bangunan, pengelasan, perbengkelan dan sektor teknis lainnya. Yang paling utama adalah disiplin dan kesiapan peserta,” katanya.
Ridwan menjelaskan, peserta yang mengikuti pelatihan di LPK dapat menentukan bidang yang diminati saat menjalani pendidikan. Setelah melalui proses pelatihan dan dinyatakan lulus, mereka akan ditempatkan sesuai kebutuhan dan kerja sama dengan pihak di Jepang
.
Ia juga memaparkan pengalaman LPK yang dipimpinnya di Kabupaten Luwu. Sejak menjalin kerja sama pada 2023, pihaknya telah memberangkatkan dua gelombang peserta ke Jepang.
“Sejak 2023 kami mulai. Sudah dua gelombang diberangkatkan. Ada tujuh orang yang sudah bekerja di Jepang, dan tiga lainnya sudah dinyatakan lolos dan tinggal menunggu keberangkatan,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Ridwan mengakui proses pendidikan dan penempatan tenaga kerja ke Jepang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Untuk program reguler, peserta mengikuti pelatihan selama lima bulan, terdiri dari dua bulan di daerah dan tiga bulan di pusat pelatihan.
“Biaya pendidikan lima bulan sekitar Rp15 juta. Setelah lulus ada biaya lanjutan sekitar Rp20 juta di luar pelatihan. Memang cukup besar,” ungkapnya.
Namun, ia menyebut adanya program subsidi pemerintah sangat membantu calon peserta. Dalam skema tersebut, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya, termasuk pemberangkatan dan proses kelulusan.
“Program subsidi ini sangat meringankan. Peserta cukup menyiapkan biaya pelatihan, sementara biaya pemberangkatan dan kelulusan ditanggung pemerintah. Ini bentuk dukungan nyata dalam membuka akses kerja,” tegas Ridwan.
Ia berharap Asosiasi LPK Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan dapat berjalan secara profesional dan konsisten, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah agar mampu menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.(nc)
