Bireuen – detikperistiwa.co.id
Dinamika penanganan pascabencana di Kabupaten Bireuen kembali memunculkan perdebatan publik. Sejumlah pihak menilai, polemik yang berkembang tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan kebijakan di lapangan, melainkan dipengaruhi oleh pola komunikasi politik yang cenderung konfrontatif terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Sorotan tersebut mengarah pada pernyataan-pernyataan Anggota DPR RI Dapil Aceh II, H. Ruslan M. Daud, yang dinilai lebih menekankan kritik keras terkait opsi hunian sementara (Huntara), sementara di tingkat masyarakat terdampak berkembang aspirasi berbeda, yakni pembangunan hunian tetap (Huntap) sebagai solusi jangka panjang yang lebih bermartabat.
Dalam konteks kebencanaan, kebijakan pemulihan tidak berdiri di ruang hampa. Ia terikat pada kerangka regulasi, kesiapan lahan, persetujuan warga, serta keberlanjutan anggaran. Karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa perdebatan publik seharusnya diarahkan pada penyelarasan opsi kebijakan dengan kondisi riil masyarakat, bukan pada penajaman konflik naratif antarlembaga.
Beberapa kalangan menilai narasi yang berkembang memperlihatkan kecenderungan politik simbolik, di mana penekanan pada peran representatif berisiko mengaburkan kompleksitas teknis dan administratif pemulihan pascabencana. Dalam situasi darurat, penyederhanaan persoalan justru berpotensi menunda solusi yang paling dibutuhkan warga.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menilai bahwa kritik kebijakan perlu ditempatkan dalam koridor etika politik yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurut Arizal, kritik yang konstruktif semestinya bertumpu pada keakuratan data, pemahaman regulasi, serta penghormatan terhadap pilihan masyarakat terdampak. Ketika penderitaan warga digunakan sebagai instrumen narasi tanpa mempertimbangkan aspirasi dan konteks lapangan, maka diskursus publik berisiko bergeser dari upaya solusi menuju polarisasi.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Bireuen saat ini membutuhkan ketenangan, kepastian arah kebijakan, dan kerja kolaboratif lintas kewenangan, bukan kegaduhan yang memperpanjang proses pemulihan.
Dalam perspektif tata kelola bencana, kritik yang kehilangan ketepatan sasaran berpotensi berubah menjadi distraksi. Ketika tekanan politik lebih dominan daripada penguatan solusi yang disepakati masyarakat, maka tujuan utama pemulihan—yakni pemulihan martabat dan keamanan hidup warga—dapat terpinggirkan.
Refleksi penting patut diajukan. Dalam setiap bencana, yang paling dibutuhkan bukanlah suara yang paling keras, melainkan kemampuan untuk mendengar dengan jujur suara korban. Kebijakan yang baik lahir dari kesetiaan pada kebutuhan dan kehendak masyarakat terdampak, bukan dari dorongan untuk menonjolkan peran dalam ruang publik.
Tulisan ini merupakan analisis atas dinamika komunikasi politik dan kebijakan pascabencana di Kabupaten Bireuen, sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Detik Peristiwa
