Pemalang – Krisis air bersih yang melanda Desa Banjarmulya, Kabupaten Pemalang, selama lebih dari sepekan memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja PDAM Tirta Mulia Pemalang. Warga menilai perusahaan daerah tersebut lalai menjalankan kewajibannya sebagai penyedia layanan publik, terlebih karena hingga kini tidak ada penjelasan resmi terkait gangguan distribusi air.
Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru sulit diakses. Di sejumlah rumah, aliran air mati total, sementara di rumah lainnya hanya mengalir kecil dan tidak menentu. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga sanitasi.
Ironisnya, krisis ini terjadi tak lama setelah PDAM Tirta Mulia gencar menawarkan program pemasangan sambungan baru dengan tarif murah. Program tersebut dinilai hanya berorientasi pada penambahan pelanggan, tanpa diiringi kesiapan infrastruktur dan jaminan kualitas layanan.
“Kami diajak ikut program pemasangan murah, tapi setelah terpasang air justru tidak mengalir. Sudah satu minggu lebih seperti ini, tanpa pemberitahuan atau penjelasan apa pun. Kami merasa dibohongi,” tegas salah satu warga Banjarmulya.
Ketiadaan informasi dari pihak PDAM dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konsumen. Warga mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab PDAM Tirta Mulia, mengingat mereka tetap diwajibkan membayar tagihan meski layanan tidak berjalan semestinya.
“Kalau memang ada kerusakan, seharusnya diumumkan secara terbuka. Tapi ini tidak ada penjelasan sama sekali. Lalu apa fungsi PDAM sebagai pelayanan publik?” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Banjarmulya. Ia menegaskan bahwa dampak kelangkaan air bersih dirasakan secara menyeluruh dan telah mengganggu kehidupan masyarakat desa.
“Kondisi ini sangat merugikan warga. Kami sudah berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan audiensi ke kantor PDAM Tirta Mulia, namun hasilnya nihil. Tidak ada kejelasan, tidak ada solusi,” ungkap Kepala Desa kepada awak media.
Situasi ini memperkuat dugaan lemahnya manajemen pelayanan dan komunikasi PDAM Tirta Mulia Pemalang. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak pelanggan, bukan sekadar mengejar target pemasangan baru.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM Tirta Mulia, sekaligus memastikan hak masyarakat atas air bersih benar-benar terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang belum memberikan pernyataan resmi maupun klarifikasi atas gangguan distribusi air yang terjadi di Desa Banjarmulya.
Sumber: Warga Desa Banjarmulya dan Kepala Desa Banjarmulya, Kabupaten Pemalang.
Krisis Air Bersih Berlarut di Banjarmulya, PDAM Tirta Mulia Dinilai Abai terhadap Hak Pelanggan
Pemalang – Krisis air bersih yang melanda Desa Banjarmulya, Kabupaten Pemalang, selama lebih dari sepekan memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja PDAM Tirta Mulia Pemalang. Warga menilai perusahaan daerah tersebut lalai menjalankan kewajibannya sebagai penyedia layanan publik, terlebih karena hingga kini tidak ada penjelasan resmi terkait gangguan distribusi air.
Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru sulit diakses. Di sejumlah rumah, aliran air mati total, sementara di rumah lainnya hanya mengalir kecil dan tidak menentu. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga sanitasi.
Ironisnya, krisis ini terjadi tak lama setelah PDAM Tirta Mulia gencar menawarkan program pemasangan sambungan baru dengan tarif murah. Program tersebut dinilai hanya berorientasi pada penambahan pelanggan, tanpa diiringi kesiapan infrastruktur dan jaminan kualitas layanan.
“Kami diajak ikut program pemasangan murah, tapi setelah terpasang air justru tidak mengalir. Sudah satu minggu lebih seperti ini, tanpa pemberitahuan atau penjelasan apa pun. Kami merasa dibohongi,” tegas salah satu warga Banjarmulya.
Ketiadaan informasi dari pihak PDAM dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konsumen. Warga mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab PDAM Tirta Mulia, mengingat mereka tetap diwajibkan membayar tagihan meski layanan tidak berjalan semestinya.
“Kalau memang ada kerusakan, seharusnya diumumkan secara terbuka. Tapi ini tidak ada penjelasan sama sekali. Lalu apa fungsi PDAM sebagai pelayanan publik?” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Banjarmulya. Ia menegaskan bahwa dampak kelangkaan air bersih dirasakan secara menyeluruh dan telah mengganggu kehidupan masyarakat desa.
“Kondisi ini sangat merugikan warga. Kami sudah berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan audiensi ke kantor PDAM Tirta Mulia, namun hasilnya nihil. Tidak ada kejelasan, tidak ada solusi,” ungkap Kepala Desa kepada awak media.
Situasi ini memperkuat dugaan lemahnya manajemen pelayanan dan komunikasi PDAM Tirta Mulia Pemalang. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak pelanggan, bukan sekadar mengejar target pemasangan baru.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM Tirta Mulia, sekaligus memastikan hak masyarakat atas air bersih benar-benar terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang belum memberikan pernyataan resmi maupun klarifikasi atas gangguan distribusi air yang terjadi di Desa Banjarmulya.
Sumber: Warga Desa Banjarmulya dan Kepala Desa Banjarmulya, Kabupaten Pemalang.
.
Oleh: Tim Redaksi Detikperistiwa.co.id
