JEMBRANA | detikperistiwa.co.id
Setelah Dituding melakukan pungutan tidak prosedural oleh Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana I Kadek Ardana, bahkan melaporkannya ke Ombudsman RI Wilayah Bali, Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadi Kusuma angkat bicara.
Pungutan tidak prosedural yang dimaksudkan oleh Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana tersebut menurut IB Tony sangat tidak benar. Pungutan atau iuran warga yang dimaksudnya adalah berkaitan dengan perayaan HUT RI Agustus 2025 lalu dan pelaksanaan upacara Pakelem serta Petik Laut beberapa waktu lalu.
Berkaitan dengan peringatan HUT RI Agustus 2025 lalu, masyarakat Gilimanuk menurut IB Tony menghendaki adanya peringatan di wilayah Gilimanuk seperti tahun-tahun sebelumnya dengan dimeriahkan berbagai perlombaan, seperti gerak jalan dan lomba-lomba lainnya.
Namun karena kelurahan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut, maka digelar rapat panitia dengan melibatkan, para Kaling, instansi terkait, termasuk pihak kepolisian dan pihak TNI serta tokoh-tokoh masyarakat Gilimanuk.
“Dari pertemuan tersebut disepakatilah dana untuk peringatan dan perayaan HUT RI di Gilimanuk melalui sumbangan atau partisipasi warga. Bahkan warga melalui para Kaling sepakat besaran sumbangan yakni lima ribu rupiah per orang,” tegas IB Tony, Jum’at (24/10/2025).
Bahkan banyak pegawai, anggota TNI maupun anggota Polri antusias berpartisipasi menyukseskan kegiatan peringatan dan perayaan HUT RI, Agustus 2025 lalu. Bahkan menurut para Kaling dan tokoh masyarakat pelaksanaannya sama dari tahun-tahun sebelumnya melalui partisipasi/iuran warga Gilimanuk.
“Jadi rasanya itu tidak masalah karena sudah menjadi kesepakatan rapat panitia dengan dihadiri para Kaling, tokoh masyarakat, anggota TNI dan Polri termasuk pihak LSM. Warga bahkan bangga ikut berpartisipasi menyumbang untuk kelancaran HUT Kemerdekaan,” ujar IB Tony.
Kemudian lanjut IB Tony, terkait pelaksanaan Pakelem dan Petik Laut, yang dilaksanakan di perairan Gilimanuk setelah adanya musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, dalam pelaksanaannya juga kekurangan anggaran.
Berdasarkan hasil rapat panitia dengan melibatkan para Kaling, Bendese Adat dan jajaran, pihak kepolisian dan TNI serta tokoh-tokoh masyarakat, disepakati untuk meminta sumbangan dari para gerai tiket online. Sumbangan ini sifatnya sukarela. Namun hingga selesai pelaksanaannya iuran dari para gerai tiket online tersebut tidak diambil.
“Belakangan dana yang terkumpul dari gerai tiket online tersebut baru diambil untuk menutup hutang pelaksanaan Pakelem dan Petik Laut tersebut,” bebernya.
Masalah ini juga sudah sempat dipertanyakan oleh Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana I Kadek Ardana, sehingga pihaknya berinisiatif melaksanakan rapat yang dihadiri oleh panitia Mulang Pakelem (Kertha Desa), panitia Petik Laut, LPM Kelurahan Gilimanuk, Kasi Trantib, Babinsa, Babinkamtibmas, Perwakilan pedagang tiket (5 orang), LSM dari Banyuwangi dan wartawan dari Banyuwangi, serta Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana.
“Hasilnya, Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana sudah mendapat penjelasan utuh dari panitia kegiatan dan sudah menerimanya. Dia juga menyatakan tidak mempermasalahkan lagi. Tapi kenapa ini dimunculkan lagi,” imbuh IB Tony.
Atas laporan Ketua Laskar Cemeti Emas Jembrana I Kadek Ardana ke pihak Ombudsman RI Wilayah Bali, IB Tony mengaku siap untuk memberikan penjelasan secara rinci disertai bukti-bukti notulen rapat kesepakatan warga terkait iuran dana terkait pelaksanaan dua kegiatan besar tersebut.
“Saya sudah menerima surat panggilan dari pihak Ombudsman, tidak apa saya akan penuhi panggilan itu dan akan saya jelaskan semuanya kepada Ombudsman. Notulen rapat masih ada kok. Lagi pula masyarakat Gilimanuk tidak ada yang mempermasalahkan itu kok, hanya dia (I Kadek Ardana) yang mempermasalahkan,” tutupnya.
(Sby / tim)
