Detikperistiwa.co.id
Jember |Jatim | Memasuki usianya yang ke-95 tahun terlihat seolah memasuki usia senja. Kabupaten yang dulu menjadi daerah unggul di daerah tapal kuda kini seolah menghadapi masalah yang sangat akut. Akibatnya kabupaten Jember dalam banyak sektor semakin tertinggal dari daerah sekitarnya. Bahkan tertinggal dibandingkan daerah sekitarnya seperti Banyuwangi, Bondowoso bahkan Situbondo.
Menghadapi era milenium ini letak geografis dan kekayaan alam bukanlah modal utama. Apalagi dengan adanya Bandara Blimbingsari di Banyuwangi dan Tol Probowangi Jelas mengakibatkan Jember semakin terisolir. Jember tidak lagi menjadi pusat penghubung antar wilayah. Bisa jadi Jember akan menjadi kota pension sebagaimana disematkan kepada kabupaten Bondowoso dalam beberapa decade masa lalu. Di era serba teknologi ini maka modal SDM merupakan modal utama dalam Pembangunan kabupaten Jember.
Ada banyak permasalahan yang dihadapi Jember. Yang paling pelik adalah polemik kemiskinan di kabupaten Jember. Pada saat pemaparan visi dan misi calon kepala daerah, dalam penjaringan kandidat bupati yang digelar diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Rembangan, Minggu (26/5/2024) malam. Hendi Siswanto menyampaikan.
“Alhamdulillah, kemiskinan di Jember kalau dulu waktu kami mencalonkan pertama kali, (angka) kemiskinan di Jember nomor dua terjelek di Jawa Timur, saat ini bukan naik, tapi terbang ke nomor 18 dari 38 kabupaten dan kota,bukan nomor dua lagi dari bawah,” kata Hendi, disambut tepuk tangan hadirin.
Disini Hendi mencoba melakukan kamuflase terhadap Masyarakat Jember. Seperti cumi-cumi yang mengeluarkan tinta hitam atau seekor cicak yang memutuskan ekornya pada saat kepepet untuk menghindari bahaya berupa cedera janji yang dia ucapkan pada saat mencalonkan Bupati tahun 2019 lalu.
Pada saat mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2019. Dalam balihonya Hendi menyampaikan Jember Kabupaten Termiskin kedua di Jawa Timur # Wes wayahe Mbenahi Jember. Hal ini karena Hendi mengutip Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur,dimana jumlah penduduk miskin kabupaten Jember pada tahun 2019 = 246,6 ribu (terrbanyak kedua di jawa Timur).
Pertanyaannya adalah apakah sekarang jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sudah berkurang. Mengutip data BPS Jawa Timur, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 s/d 2023) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember masih menempati urutan kedua terbanyak di Jawa Timur. Secara berturut turut angka tersebut dari tahun 2019 = 246,6 ribu jiwa, 2020= 265,56 ribu jiwa, 2023= 247,99 ribu jiwa, 2022= 232,73 ribu jiwa dan 2023= 236,46 ribu jiwa. Bahkan terjadi kenaikan penduduk miskin sebanyak 3,73 ribu jiwa dari tahun 2022 ke 2023.
Sementara jika menggunakan tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2021. Kabupaen Jember pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 9,25% dan menempati urutan ke 16. Sedangkan pada tahun 2021 (data terakhir yang tersaji di BPS Jatim) menempati urutan ke-18 dengan persentase jumlah penduduk miskin sebanyak 10,41%. Artinya adalah ada penambahan jumlah penduduk miskin dikabupaten Jember yang sangat signifikan di kabupaten Jember.
Yang menarik adalah jika dalam kurang lebih 3 tahun Hendi memimpin Jember peringkat kemiskinan di Jember melorot 2 peringkat. Maka kalao Hendi memimpin 5 tahun lagi maka peringkat penduduk miskin di Jember diperkirakan akan turun 5 peringkat atau kira kira akan menjadi peringkat ke-23. Dengan persentase jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur.
Padahal Kabupaten Jember merupakan 5 daerah kabupaten/ kota di Jawa Timur yang memiliki APBD jumbo. Misalnya saja pada PAPBD tahun 2023, jumlah anggaran belanja mencapai 3,99 triliun. Sayangnya jumlah rupiah yang sangat besar ini tidak memiliki dampak terhadap pengurangan anggka kemiskinan di Kabupaten Jember.
Berarti ada yang salah dalam tata kelola keuangan di Kabupaten Jember. Seperti kata pepatah lebih besar pasak dari pada tiang. Belanja APBD Kabupaten Jember tidak berorientasi Pengentasan kemiskinan (Pro-poor) dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan (Pro Job). Hal ini terlihat dari belanja penyelenggaraan acara studi banding keluar kota. Dinas koperasi misalnya beberapa waktu yang lalu studi banding di Bali. Setidaknya setiap OPD di Kabupaten Jember melaksanakan studi banding 3 kali keluar kabupaten Jember. Kalikan sekitar 30 OPD dikabupaten Jember. Dengan anggaran minimal 200 juta rupiah. Berarti ada sekitar 18 Milyar, APBD Jember yang berputar di daerah lain.
Ada juga belanja mobil dinas, belanja pakaian untuk pegawai ASN.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius semua elemen Masyarakat di Jember. Untuk memilih pemimpin yang betul peka terhadap situasi ekonomi yang dialami Masyarakat Jember. Jember jangan sampai memilih pemimpin yang suka hura hura diatas penderitaan rakyat nya. (*)
