Detikperistiwa.co.id – TANGERANG — Rencana penyegelan tempat usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja. Puluhan karyawan berharap pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan perusahaan dengan memperhatikan aspek hukum sekaligus dampaknya terhadap kehidupan para pekerja.
Seorang narasumber berinisial D menyampaikan hal tersebut saat ditemui di lokasi usaha, Senin (12/10/2026). Ia mengungkapkan, penghentian kegiatan perusahaan berpotensi memengaruhi pendapatan karyawan yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut D, para pekerja mengharapkan adanya komunikasi antara pemerintah dan manajemen perusahaan sebelum persoalan berujung pada dampak yang lebih luas. Mereka ingin mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang menjadi dasar rencana penyegelan serta kemungkinan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Para karyawan, lanjut D, tidak meminta pemerintah mengesampingkan aturan. Mereka justru berharap setiap persoalan terkait administrasi maupun dugaan gangguan lingkungan diperiksa secara menyeluruh, sehingga perusahaan dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan.
Bagi para pekerja, kepastian tersebut sangat penting. Sebab, keputusan yang berkaitan dengan kelanjutan operasional perusahaan tidak hanya berdampak pada kegiatan bisnis, tetapi juga berpotensi memengaruhi penghasilan puluhan karyawan dan keluarga mereka.
D Sebut Perusahaan Menyalurkan Bantuan bagi Warga
Dalam kesempatan yang sama, D turut memaparkan kegiatan sosial yang menurut keterangannya dilakukan perusahaan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Program tersebut disebut mencakup pemberian kompensasi kepada warga serta penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
D juga mengungkapkan adanya persoalan dalam penyaluran kompensasi pada September 2026. Ia menyebut seseorang berinisial A sebelumnya ditunjuk sebagai koordinator penyaluran bantuan, tetapi kemudian muncul dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp10 juta.
Keterangan tersebut masih sebatas klaim narasumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Penelusuran lebih lanjut diperlukan melalui konfirmasi kepada pihak yang disebutkan, manajemen perusahaan, serta pihak lain yang mengetahui proses penyaluran dana tersebut.
D mengatakan bahwa penyaluran bantuan selanjutnya ditangani melalui koordinator berbeda. Ia menyebut bantuan yang diterima warga saat ini berupa beras seberat 5 kilogram dan uang tunai Rp200 ribu setiap bulan.
Ia menambahkan, dokumentasi kegiatan sosial perusahaan tersedia untuk membantu proses klarifikasi. Namun, pelaksanaan program dan rincian penyaluran bantuan tetap perlu dikonfirmasi agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.
Minta Pemkot, DPRD, dan Satpol PP Membuka Ruang Mediasi
Untuk mencegah persoalan berkembang tanpa kejelasan, para karyawan berharap Pemerintah Kota Tangerang bersama DPRD, Satpol PP, dan instansi terkait membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan.
Mereka menginginkan agar perusahaan memperoleh kesempatan memberikan penjelasan, sementara masyarakat dan pekerja juga dapat menyampaikan dampak yang mereka rasakan. Pemeriksaan yang terbuka dinilai dapat membantu memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada informasi dan fakta yang memadai.
Di sisi lain, kontribusi sosial maupun penyerapan tenaga kerja tidak menggantikan kewajiban perusahaan dalam memenuhi perizinan, pengelolaan lingkungan, dan ketentuan hukum lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian tetap perlu mengacu pada hasil pemeriksaan serta peraturan yang berlaku.
D menyampaikan bahwa para karyawan juga berencana membawa aspirasi mereka ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian terhadap potensi konsekuensi sosial dan ekonomi apabila kegiatan usaha tidak dapat dilanjutkan.
Para pekerja berharap adanya solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Mereka menilai komunikasi dan pemeriksaan secara objektif menjadi langkah penting agar persoalan perusahaan dapat diselesaikan sesuai aturan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang kehidupannya berkaitan dengan keberlangsungan usaha CV Global Jaya.(red)
