Lombok Timur | detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memfokuskan perhatian pada penguatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi antarinstansi yang digelar di Selong, Kamis (18/12/2025), sebagai bagian dari persiapan kebijakan fiskal tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan sendiri secara optimal dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tantangan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, dinamika kebijakan keuangan nasional membuat daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada transfer pusat, sehingga penguatan sumber pajak daerah menjadi kebutuhan mendesak.
Ia menilai bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan memiliki potensi besar apabila dikelola secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pendataan, hingga pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam pelaksanaan kebijakan.
Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan yang berbasis data dinilai mampu meningkatkan efektivitas program serta meminimalisir kebocoran potensi pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya opsen PKB dan BBNKB pada awal 2025, kontribusi sektor ini terhadap PAD menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan bahwa hasil tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pelayanan serta koordinasi yang intensif dengan UPT Samsat di wilayah Lombok Timur.
Menurutnya, penguatan layanan di tingkat kecamatan menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak kendaraan. Bapenda, lanjutnya, akan terus melakukan evaluasi dan penguatan agar capaian penerimaan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.
Pertemuan koordinasi ini diikuti oleh berbagai unsur terkait, mulai dari Bapenda Provinsi NTB, UPT Samsat Lombok Timur, Jasa Raharja, hingga perwakilan pemerintah kecamatan. Pemerintah daerah berharap forum ini mampu melahirkan strategi bersama guna mendukung kemandirian fiskal Lombok Timur di masa depan.
(Sarwin)
