Bener Meriah – detikperistiwa.co.id
Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Kampung Balang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, menuai sorotan tajam. Warga penerima manfaat menilai bangunan tersebut dikerjakan tanpa standar kelayakan, sehingga justru menambah beban di tengah kondisi pascabencana. Senin (30/3/2026).
Sejumlah penghuni mengungkapkan, huntara yang seharusnya menjadi tempat tinggal darurat yang aman dan nyaman, justru dipenuhi berbagai kerusakan sejak awal ditempati. Atap seng dilaporkan bocor di banyak titik, menyebabkan air hujan masuk dan merusak bagian dalam rumah.
“Setiap hujan, air masuk. Atapnya bocor di mana-mana. Kami seperti tidak benar-benar dibantu,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini diperparah dengan buruknya fasilitas sanitasi. Air dari kamar mandi kerap meluap hingga ke ruang utama, membuat lantai rumah basah, licin, dan berpotensi membahayakan penghuni, terutama anak-anak dan lansia.
“Air kamar mandi keluar sampai ke dalam rumah. Ini bukan lagi tidak nyaman, tapi sudah mengganggu kesehatan,” keluh warga lainnya.
Tak hanya itu, fasilitas listrik yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Warga menyebut pemasangan meteran listrik tidak diikuti dengan instalasi yang layak, sehingga sebagian besar lampu di dalam huntara tidak dapat digunakan.
“Meter sudah ada, tapi lampu tidak hidup. Kami terpaksa pakai penerangan seadanya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan huntara. Warga mendesak pemerintah daerah dan pihak pelaksana untuk tidak lepas tangan serta segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap mutu pekerjaan di lapangan.
Huntara ini sendiri diperuntukkan bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Alih-alih mendapatkan hunian yang layak sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban bencana, warga justru dihadapkan pada kondisi bangunan yang dinilai jauh dari standar keselamatan dan kesehatan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan huntara belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi instansi terkait untuk meminta klarifikasi, termasuk mengenai anggaran, pelaksana proyek, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.(#)
