Pemkab Lombok Timur Bersiap Ambil Alih Penuh Dermaga Labuan Haji

 

Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan akan mengambil langkah tegas untuk menguasai sepenuhnya Dermaga Labuan Haji menyusul tuntasnya seluruh proses hukum sengketa lahan dengan PT NSL. Kepastian tersebut mengemuka setelah Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melakukan peninjauan langsung ke kawasan dermaga pada Senin (12/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menemukan area dermaga masih ditempati kapal dan sejumlah peralatan berat milik perusahaan, meskipun status hukum aset itu telah dinyatakan sah menjadi milik pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai menghambat rencana pemanfaatan dermaga yang telah disusun Pemkab Lombok Timur.

Menurut H. Haerul Warisin, putusan pengadilan terkait sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Seluruh upaya hukum yang diajukan pihak perusahaan, mulai dari kasasi hingga peninjauan kembali, tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, tidak ada lagi dasar hukum bagi pihak mana pun untuk tetap menggunakan area Dermaga Labuan Haji tanpa izin pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah berulang kali mengingatkan pihak perusahaan agar segera mengosongkan lokasi. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum dilaksanakan, sehingga pemerintah mempertimbangkan langkah lanjutan yang lebih tegas.

Pemkab Lombok Timur dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyusun tindakan terpadu. Langkah ini dilakukan agar proses pengosongan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Di sisi lain, pemerintah daerah menilai Dermaga Labuan Haji memiliki nilai strategis yang besar untuk mendukung pembangunan daerah. Dermaga tersebut direncanakan menjadi salah satu penopang utama sektor ekonomi, baik melalui pengembangan logistik maupun penguatan pariwisata bahari.

Dengan berakhirnya sengketa hukum, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk mengelola aset daerah secara optimal dan memastikan setiap pemanfaatannya memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(win)