Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Pemulihan pascabencana masih menjadi pekerjaan besar bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian, maupun sumber penghasilan. Agar proses pemulihan berjalan dengan baik, diperlukan data yang akurat, koordinasi antarlembaga, serta kejelasan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap program.
Persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP) Pascabencana yang berlangsung di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (27/10).
Pertemuan tersebut membahas temuan lapangan tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk mendukung penyusunan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.
Sejumlah instansi dan lembaga turut hadir, antara lain WRI Indonesia, Dinas PUPR Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Universitas Almuslim, Aceh Studies/SRI, dan Universitas Syiah Kuala.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan pascabencana adalah kesesuaian data antarinstansi. Jika data tidak akurat atau berbeda-beda, penentuan penerima bantuan dan pelaksanaan program di lapangan bisa menghadapi kendala. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan justru berisiko tidak mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya.
Pendataan karena itu perlu dilakukan secara teliti dengan melibatkan pihak yang memahami kondisi masyarakat di lapangan. Selain itu, setiap instansi perlu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
Dampak bencana juga masih dirasakan oleh petani yang lahannya rusak akibat banjir dan timbunan lumpur. Sawah yang belum dapat digarap, saluran irigasi yang rusak, serta lahan pertanian yang kehilangan produktivitas menjadi persoalan serius bagi keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil panen.
Bagi petani, lahan yang tidak bisa ditanami berarti hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan. Kondisi ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan memengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak.
Karena itu, pemulihan sektor pertanian membutuhkan pendataan kondisi lahan, penentuan prioritas penanganan, serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Penanganan yang tepat akan membantu masyarakat kembali mengolah lahan dan memulihkan sumber penghidupannya.
Pemerintah gampong dan masyarakat setempat juga memiliki peran penting. Mereka mengetahui kondisi warga, lingkungan, dan kerusakan yang terjadi di wilayahnya. Keterlibatan mereka dapat membantu memastikan informasi yang disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Selain pemulihan, kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya juga perlu diperhatikan. Masjid dan meunasah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi kebencanaan, penyampaian informasi darurat, serta koordinasi warga. Namun, apabila digunakan sebagai tempat evakuasi, keamanan lokasi dan kelayakan bangunan harus menjadi pertimbangan utama.
Masyarakat terdampak juga membutuhkan dukungan untuk kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Bantuan kebutuhan pokok memang penting pada masa darurat, tetapi pemulihan tidak akan tuntas apabila warga masih kesulitan menghidupi keluarganya. Karena itu, perlindungan sosial perlu berjalan seiring dengan pemulihan mata pencaharian dan perbaikan lingkungan.
Masukan dari berbagai pihak dalam FGD tersebut diharapkan menjadi bahan penyusunan Peta Jalan Perlindungan Sosial Adaptif Pascabencana. Melalui perencanaan yang baik dan koordinasi yang jelas, program pemulihan diharapkan dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bagi warga Aceh yang masih berjuang setelah bencana, keberhasilan pemulihan bukan sekadar tentang berapa banyak bantuan yang telah disalurkan. Yang lebih penting adalah apakah rumah mereka kembali layak dihuni, lahan pertanian dapat diolah, penghasilan keluarga pulih, dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi.
Bencana mungkin telah berlalu, tetapi kesulitan yang ditinggalkannya masih dirasakan banyak keluarga. Karena itu, pemulihan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya sendirian dan memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan dengan layak.
