Makassar, detikperistiwa.co.id – Pengurus Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan resmi dilantik di Aula Syekh Yusuf Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Makassar, Selasa (10/02/2026).
Asosiasi yang baru terbentuk dan dikukuhkan tahun ini tersebut langsung menegaskan komitmennya memperkuat pengiriman tenaga kerja terampil ke Jepang secara legal dan terintegrasi.
Ketua Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulsel, Amiruddin Saleh, menyampaikan saat ini terdapat 18 LPK resmi yang telah bergabung dalam asosiasi. LPK tersebut berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan sebagian telah beroperasi selama puluhan tahun.
“Alhamdulillah saat ini sudah ada 18 LPK yang bergabung dalam asosiasi. Ini bukan lembaga baru semua, ada yang sudah puluhan tahun berdiri. Kami sepakat menyatukan visi dan misi untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran melalui pengiriman tenaga kerja ke Jepang,” ujar Amiruddin.
Ia menegaskan, seluruh LPK yang tergabung telah memiliki izin resmi dan terdaftar mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kementerian terkait.
Dalam pelantikan tersebut, ratusan siswa LPK turut hadir. Amiruddin mengungkapkan, sebagian dari mereka bahkan sudah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan di Jepang.
“Sebagian siswa yang hadir hari ini sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan di Jepang. Kami ucapkan selamat bagi yang sudah mendapatkan kontrak. Yang belum, tetap jaga semangat dan terus belajar,” katanya.
Melalui 18 LPK anggota asosiasi, sekitar 1.000 siswa diberangkatkan ke Jepang setiap tahun. Namun angka tersebut dinilai belum sebanding dengan jumlah pengangguran terbuka di Sulsel yang disebut masih berkisar 60 ribu orang.
“Kalau hanya 1.000 per tahun, tentu belum cukup. Karena itu kami butuh kolaborasi semua pihak agar angka ini bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Selain itu, Amiruddin juga menyoroti perubahan kebijakan pemerintah Jepang yang akan menghapus skema magang lama pada 2027 dan menggantinya dengan skema baru berbasis keterampilan.
Dalam skema itu, sertifikat Specified Skilled Worker (SSW) menjadi syarat utama.
“Hambatan kami saat ini, ujian SSW belum tersedia di Makassar. Padahal ini syarat penting untuk bekerja ke Jepang. Kami berharap ada dukungan agar ujian ini bisa dilaksanakan di Makassar,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan pusat ujian di Makassar akan sangat membantu calon pekerja dari kawasan Indonesia Timur.
Dalam kesempatan itu, Amiruddin juga menyinggung pengalaman beberapa LPK anggota asosiasi yang pernah didatangi aparat atas dugaan praktik ilegal.
“Ada anggota kami yang seluruh siswanya sempat dibawa ke Polres karena tuduhan ilegal. Padahal lembaga itu resmi dan berizin. Kami tidak ingin memperpanjang persoalan, tapi ke depan kami berharap ada perlindungan bagi LPK resmi, bukan justru kecurigaan,” tegasnya.
Ia menegaskan asosiasi siap mendukung penegakan hukum terhadap lembaga ilegal, namun meminta agar LPK resmi yang telah memenuhi ketentuan tidak diperlakukan seolah-olah melanggar hukum.
Selain itu, ia juga meminta kemudahan dalam pengurusan paspor bagi siswa yang telah memenuhi syarat, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BBVP Makassar yang diwakili Kepala Bagian Umum menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan pondasi penting membangun SDM berdaya saing global.
Ia mengingatkan, persoalan utama tenaga kerja Indonesia di Jepang kerap bukan pada kemampuan teknis, melainkan kedisiplinan dan mental kerja.
“Masalahnya sering kali disiplin. Satu orang saja berbuat pelanggaran, dampaknya bisa mencoreng nama daerah bahkan menutup peluang bagi yang lain. Jepang sangat menjaga kepercayaan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan data angkatan kerja di Sulsel yang mencapai jutaan orang, dengan angka pengangguran yang masih tinggi. Karena itu, program magang dan pekerja migran dinilai menjadi solusi strategis, asalkan dipersiapkan dengan matang.
“Jangan sampai anak-anak berangkat lewat lembaga tidak berizin. Begitu ada masalah, negara yang disalahkan. Justru di sini pentingnya asosiasi resmi seperti ini,” ujarnya.
BBVP, lanjutnya, siap memberikan dukungan pelatihan, penguatan kompetensi, hingga fasilitasi komunikasi dengan pihak terkait, termasuk perbankan dan instansi teknis.
Dengan terbentuknya Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulsel, pemerintah dan pelaku pelatihan berharap Sulawesi Selatan kembali menjadi salah satu basis utama pengiriman tenaga kerja terampil ke Jepang, sekaligus membuka jalan keluar konkret bagi ribuan pemuda yang masih menganggur.(nc)
