Bireuen – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mengecam keras pernyataan seorang kiai asal Jawa Tengah yang mengaitkan bencana alam di Aceh dengan isu permintaan kemerdekaan. Pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, tidak empatik, dan berpotensi memprovokasi perpecahan di tengah masyarakat yang masih berduka dan berjuang memulihkan diri pascabencana.
Arizal menegaskan bahwa bencana alam adalah peristiwa kemanusiaan, bukan ruang untuk menghakimi suatu daerah, apalagi mengaitkannya dengan narasi politik yang sensitif dan traumatis bagi rakyat Aceh.
“Di saat rakyat Aceh masih membersihkan lumpur, kehilangan harta benda, bahkan anggota keluarga, pernyataan seperti ini justru dilempar ke ruang publik. Ini bukan nasihat keagamaan, melainkan ucapan yang melukai rasa kemanusiaan,” tegas Arizal Mahdi, Selasa (13/1/2026).
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Eko Nuryanto dalam sebuah acara keagamaan di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/1/2026). Dalam potongan video yang beredar luas di media sosial, yang bersangkutan menyebut bencana di Aceh sebagai “teguran” atau “hukuman” karena Aceh disebut-sebut meminta merdeka.
Menurut Arizal, narasi semacam ini sangat berbahaya, karena tidak hanya mengabaikan penderitaan korban bencana, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali stigma dan luka lama yang selama ini telah diupayakan untuk disembuhkan.
“Bencana bukan alat legitimasi untuk menghakimi. Tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan pengaitan penderitaan manusia dengan tuduhan politik tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang dalam menjaga martabat, keislaman, dan kontribusi terhadap bangsa. Mengaitkan musibah dengan seolah-olah Aceh layak dihukum dinilai sebagai bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas keluar dari mimbar keagamaan.
Di lapangan, kondisi masyarakat Aceh hingga kini masih belum sepenuhnya pulih. Di sejumlah desa terdampak, warga masih hidup dalam keterbatasan, menghadapi kerusakan rumah, akses listrik yang tidak stabil, serta keterbatasan logistik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat justru membutuhkan empati, solidaritas, dan doa yang menenangkan.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas mendesak agar tokoh publik, khususnya tokoh agama, lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, serta tidak menggunakan mimbar untuk menyebarkan narasi yang dapat memecah persatuan umat.
“Ulama seharusnya menjadi penyejuk, bukan sumber kegaduhan. Menyatukan, bukan menyalakan api di atas penderitaan rakyat,” tegas Arizal.
Ia juga mengimbau masyarakat dan media agar tidak memperluas penyebaran potongan video provokatif tanpa konteks yang berpotensi memperkeruh suasana dan melukai korban bencana.
“Sejarah akan mencatat siapa yang hadir membawa empati dan kemanusiaan, dan siapa yang justru memanfaatkan penderitaan orang lain untuk melontarkan penghakiman yang tidak perlu,” pungkasnya.
Hingga kini, pernyataan tersebut masih menuai kecaman luas di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menilai ucapan tersebut melampaui batas etika dakwah dan tidak mencerminkan nilai kasih sayang serta kebijaksanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang tokoh agama.
Detik Peristiwa
