Redelong – detikperistiwa.co.id
Pimpinan Universitas STIKes Payung Negeri Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah, Dr. Zulfikar, S.K.M., M.K.M., menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang menegaskan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Selasa (27/1/2026).
Dr. Zulfikar menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan dan kajian civitas akademika Univ. STIKes Payung Negeri Aceh Darussalam, keputusan tersebut dinilai sudah sangat tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Menurutnya, penempatan Polri secara langsung di bawah Presiden akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas koordinasi nasional, khususnya dalam menghadapi situasi darurat berskala nasional seperti terorisme, bencana alam, maupun potensi kerusuhan sosial. Dengan mekanisme tersebut, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Selain itu, Dr. Zulfikar menilai bahwa struktur tersebut akan membentuk rantai komando yang jelas dan kuat, sekaligus mempertegas posisi Polri sebagai lembaga nasional yang bersifat strategis, bukan lembaga sektoral.
Dukungan terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden juga datang dari berbagai elemen di Kabupaten Bener Meriah. Wakil Ketua II DPRK Bener Meriah, sejumlah anggota DPRK Bener Meriah, serta tokoh pemuda setempat turut menyatakan sikap mendukung hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI. Pernyataan sikap tersebut juga disampaikan melalui video pernyataan sebagai bentuk dukungan terbuka terhadap penguatan institusional Polri.
Para pihak berharap, dengan dukungan lintas sektor ini, Polri dapat semakin profesional, presisi, serta optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
