Bireuen – detikperistiwa.co.id
Presiden Prabowo Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Langkah ini dinilai sebagai sinyal tegas dari Presiden bahwa institusi TNI tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Sebelumnya, mutasi Letjen Kunto tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI yang dirilis awal Mei 2025. Namun, hanya berselang beberapa hari, keputusan tersebut dikoreksi langsung oleh Presiden Prabowo. Letjen Kunto pun dikembalikan ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I.
Keputusan ini menuai perhatian luas. Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menilai mutasi Letjen Kunto merupakan bagian dari “kudeta senyap” terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyinggung latar belakang Letjen Kunto sebagai putra dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan salah satu kritikus keras terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih.
“Langkah mengganti Letjen Kunto tidak bisa dilepaskan dari upaya mengamankan posisi Gibran. Ini bukan mutasi biasa, melainkan intervensi politik terhadap TNI,” kata Beathor dalam pernyataan tertulis, Jumat (2/5/2025).
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, juga angkat bicara. Ia mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang membatalkan mutasi tersebut, seraya menegaskan bahwa TNI harus tetap netral dan profesional.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan keberpihakan pada kepentingan negara, bukan pada elite kekuasaan. TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat politik. Ini langkah tepat yang harus diapresiasi,” ujar Arizal Mahdi.
Arizal menambahkan bahwa sejarah mencatat betapa berbahayanya jika institusi militer terseret dalam pusaran politik kekuasaan. Menurutnya, netralitas TNI adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Kami dari Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas berdiri bersama Presiden Prabowo dalam menjaga supremasi sipil dan menjauhkan TNI dari permainan kekuasaan. Ini adalah jalan terbaik demi keutuhan bangsa,” tegasnya.
Publik kini menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo untuk terus menjaga integritas TNI sebagai institusi pertahanan yang profesional, netral, dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir elite politik.
Detik Peristiwa
