Tangerang – detikperistiwa.co.id
Puluhan demo dari Aliansi Masyarakat Kota Tangerang mengelar Aksi menolak Penjabat (Pj) Walikota Tangerang yang berasal dari pejabat pusat, kembali terjadi di Kota Tangerang, Rabu (20/19/2023) sore.
Kali ini, puluhan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Raya melakukan aksi blokir jalan di gerbang masuk kawasan Puspem Kota Tangerang. Puluhan massa aksi menutup kedua akses masuk di pintu gerbang Puspem Kota Tangerang dengan dua spanduk panjang. Pengendara roda empat yang hendak masuk dan keluar dari Puspem Kota Tangerang terpaksa harus memutar balik kendaraannya. Hanya kendaraan roda dua yang diperbolehkan melintasi gerbang masuk dan keluar yang jaraknya hanya puluhan meter dari gedung Puspem Kota Tangerang itu.
“Mohon maaf para pengendara kami minta waktunya sebentar (melakukan aksi). Ini juga demi kepentingan masyarakat Kota Tangerang,” ujar salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.
Koordinator Aksi, Saipul Basri mengatakan, aksi demo ini merupakan aksi lanjutan menolak Pj Walikota yang bukan berasal dari pejabat Pemkot Tangerang. Kata Marsel Kerap disapanya.
Menurutnya, aksi penolakan ini akan terus dilanjutkan hingga pemerintah pusat mengakomodir aspirasi dari masyarakat Kota Tangerang.
“Pejabat pusat itu tidak memahami kondisi di Kota Tangerang. Tentunya akan berdampak pada segi kebijakan maupun program-program yang akan dijalankan ke depan,” ujar Marsel.
Ia, berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bisa menunjuk pejabat dari Pemkot Tangerang sebagai Pj Walikota mendatang.
“Yang lebih memahami kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Kota Tangerang ya pejabat dari Pemkot Tangerang itu sendiri. Karena mereka memang mengabdi di Kota Tangerang,” ucapnya.
Senada disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang Tono Darussalam yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Menurutnya program pembangunan di Kota Tangerang bisa terhambat jika dipimpin oleh Pj Walikota yang bukan berasal dari Pemkot Tangerang.
Sebab, pejabat pusat belum tentu memahami kondisi wilayah Kota Tangerang. Sebaliknya, yang memahami kondisi di Kota Tangerang itu tentunya pejabat dari Pemkot Tangerang.
“Bisa menghambat. Karena, ya itu tadi, pejabat pusat tidak memahami kondisi wilayah dan masyarakat di Kota Tangerang,” tegasnya.
Lebih jauh Tono memastikan bahwa PP Kota Tangerang akan terus konsisten menyuarakan penolakan terhadap pejabat pusat untuk menduduki jabatan sebagai Pj Walikota Tangerang. Pungkasnya
(Bob fallah)
