Batam – detikperistiwa.co.id
Dalam upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dan menjaga stabilitas keamanan wilayah, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Batam menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk perwakilan dari Kantor Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta instansi vertikal lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Batam yang strategis.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Batam menegaskan bahwa Batam sebagai kota perbatasan dan kawasan industri internasional memiliki mobilitas orang asing yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal, maupun ancaman terhadap keamanan nasional. “Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu aktual terkait pengawasan keimigrasian, termasuk upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, mekanisme pertukaran data antarinstansi, serta peningkatan kapasitas petugas di lapangan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana evaluasi atas pelaksanaan program pengawasan orang asing yang telah berjalan, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan di masa mendatang.
Pemerintah daerah melalui perwakilannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Timpora. Mereka menilai bahwa koordinasi lintas sektor tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan tenaga kerja asing, misalnya, perlu diawasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menggeser kesempatan kerja masyarakat lokal.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari aparat penegak hukum menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagi informasi intelijen dan melakukan langkah preventif terhadap potensi pelanggaran. Pendekatan yang humanis namun tegas perlu diterapkan agar pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota Timpora berkomitmen untuk memperkuat sinergi, transparansi, dan respons cepat terhadap setiap indikasi pelanggaran keimigrasian. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh peran Timpora sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja masing-masing, serta menjadi model kolaborasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing di Indonesia.
Rapat ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme, dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengawasan orang asing yang terpadu, efektif, dan berkeadilan.(Nursalim Turatea).
