Badung | detikperistiwa.co.id
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., tampil sebagai narasumber utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam IX/Udayana Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung. Forum strategis ini dihadiri Pangdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, para Danrem, Dandim, Danramil se-Nusa Tenggara, serta seluruh personel TNI yang terlibat.
Dalam paparannya, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa keamanan adalah public good sekaligus prasyarat utama pembangunan. Menurutnya, tanpa stabilitas yang kuat, pembangunan tidak akan memiliki fondasi yang kokoh.
Ia menguraikan posisi strategis Polri dalam pembangunan nasional sebagai penjaga stabilitas nasional dan daerah, fasilitator iklim investasi dan pariwisata, serta mitra pemerintah daerah dan masyarakat. Polri, tegasnya, tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memastikan ruang pembangunan tetap aman dan produktif.
Kapolda Bali juga memaparkan peran konkret Polda Bali dalam pembangunan, mulai dari menjaga keamanan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan kamtibmas berbasis kearifan lokal, pengawasan WNA serta kejahatan transnasional, hingga dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa Polri Presisi merupakan instrumen pembangunan yang berfungsi sebagai perekat stabilitas sekaligus katalisator kemajuan. Sinergi lintas institusi menjadi kunci utama keberhasilan.
“Polri hadir bukan di luar pembangunan, tetapi berada di jantung pembangunan. Ketika sinergi terbangun kuat, keamanan menjadi energi yang mendorong kemajuan bangsa. Sinergi adalah kunci sukses pembangunan,” tegas Kapolda Bali.
Dalam rangkaian acara tersebut, Pangdam IX/Udayana menyerahkan cinderamata kepada Kapolda Bali sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan kontribusinya dalam Rapim. Momen ini menjadi simbol kuatnya soliditas dan keharmonisan sinergi TNI–Polri.
Rapim Kodam IX/Udayana 2026 diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
Sby
