Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memfokuskan perhatian pada nasib tenaga honorer di sektor pendidikan yang belum mendapatkan kejelasan status. Hal ini dilakukan setelah pembayaran gaji bagi ribuan PPPK paruh waktu dinyatakan rampung pada Jumat (27/03/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menyebutkan bahwa sebanyak 4.876 PPPK paruh waktu telah menerima haknya. Ia menilai penyelesaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Namun, masih terdapat 917 tenaga honorer non-database yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Mereka tetap menjalankan tugasnya di berbagai lembaga pendidikan meskipun belum memiliki kepastian status.
Wathoni menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak mengabaikan keberadaan para honorer tersebut. Ia memastikan bahwa tidak ada kebijakan untuk merumahkan tenaga pendidik, sesuai arahan pimpinan daerah.
Saat ini, pihak Dikbud tengah melakukan berbagai pembahasan dan koordinasi guna merumuskan langkah yang tepat. Tujuannya adalah memberikan kepastian kerja serta penghasilan bagi tenaga honorer sambil menunggu kebijakan lanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya peran guru sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keberlangsungan tenaga pendidik menjadi hal yang harus dijaga.
Pemerintah daerah berharap dukungan dari berbagai pihak agar solusi yang tengah diupayakan dapat segera terealisasi dan kegiatan pendidikan di Lombok Timur tetap berjalan dengan baik.(win)
