Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas dengan tegas memberikan dukungannya terhadap usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang mengusulkan penghapusan sistem barcode dalam pengisian BBM di seluruh SPBU di Aceh. Organisasi ini menyoroti dengan serius ketidakpedulian Pertamina terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat Aceh, khususnya di daerah-daerah terpencil, yang semakin terbebani oleh kebijakan tersebut.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menegaskan bahwa kebijakan Pertamina yang memaksakan penggunaan barcode di SPBU justru merugikan masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang melibatkan gangguan jaringan. “Ketika terjadi gangguan jaringan, seluruh angkutan umum terhenti, dan masyarakat tidak dapat mengakses BBM. Hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, yang sudah cukup terbebani dengan masalah-masalah lain. Sistem barcode yang seharusnya memperlancar transaksi, justru memperburuk keadaan dalam kondisi darurat,” ujar Arizal Mahdi.
Menurut Arizal, kebijakan ini sangat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh yang sebagian besar belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi. “Masyarakat di daerah terpencil sangat bergantung pada BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika terjadi gangguan jaringan, mereka terpaksa berhenti dalam aktivitas mereka. Pertamina seharusnya menyadari bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan, tetapi juga mengabaikan realitas yang dihadapi oleh banyak orang yang kesulitan mengakses teknologi,” lanjut Arizal Mahdi.
Dukungan terhadap kebijakan penghapusan barcode ini diharapkan dapat mempercepat distribusi BBM dengan cara yang lebih efisien dan merata. “Dengan penghapusan barcode, proses pengisian BBM akan lebih cepat, mengurangi antrian panjang, dan tentunya lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh teknologi. Kami mendesak Pertamina untuk segera menyesuaikan kebijakan ini dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat Aceh, dan berhenti memaksakan sistem yang justru merugikan,” tegas Arizal Mahdi.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas juga mengingatkan bahwa kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat, terutama pada saat gangguan jaringan, akan menambah ketidakpuasan yang semakin besar. “Kami mendukung penuh kebijakan penghapusan barcode ini untuk tercapainya distribusi BBM yang lebih transparan, efisien, dan tanpa gangguan yang mempersulit masyarakat,” ujar Arizal Mahdi.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas berharap kebijakan ini dapat segera diterapkan agar masyarakat Aceh mendapatkan akses BBM yang lebih adil, efisien, dan tanpa hambatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal.
Detik Peristiwa
