Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan langkah konkret dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar Jumat (27/02/2026). Pertemuan tersebut membahas capaian tahun sebelumnya sekaligus menyusun program lanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kemudahan akses terhadap pembiayaan dan layanan perbankan akan membuka peluang usaha yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar yang disalurkan kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat modal usaha sekaligus menekan praktik pinjaman tidak resmi yang kerap merugikan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program pembiayaan tanpa bunga melalui skema Lotim Berkembang. Program ini diharapkan menjadi solusi alternatif yang aman dan terjangkau bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan turut diperluas melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pondok pesantren. Sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) digalakkan untuk menanamkan budaya menabung sejak usia dini.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK tersebut membuahkan hasil positif. Sepanjang tahun ini, Lombok Timur meraih sejumlah penghargaan nasional, termasuk peringkat terbaik TPAKD dan TP2DD, serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk kategori kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
Rakor tersebut dihadiri jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan organisasi perangkat daerah, lembaga jasa keuangan mitra, serta para pimpinan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.(win)
