Banda Aceh – detikperistiwa.co.id
Besarnya anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun kembali menjadi sorotan publik. Di tengah besarnya alokasi anggaran tersebut, kondisi sebagian masyarakat Aceh yang masih menghadapi kesulitan ekonomi serta dampak bencana alam memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengelolaan anggaran daerah dan sejauh mana kebijakan fiskal daerah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, secara tegas menyerukan perlunya transparansi total serta pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan kebijakan anggaran.
Menurutnya, APBA merupakan sumber daya publik yang berasal dari kontribusi rakyat dan seharusnya dikelola secara profesional, akuntabel, serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara merata.
Setiap rupiah yang terdapat dalam APBA, kata dia, pada hakikatnya merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Karena itu, pengelolaan anggaran daerah tidak hanya dituntut transparan, tetapi juga harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki DPRA merupakan elemen kunci dalam menjaga tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang kuat dan independen, potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran akan selalu terbuka dan berisiko merugikan kepentingan publik.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.
Selain menyoroti persoalan tata kelola anggaran daerah, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas juga mengangkat kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak warga yang harus bertahan hidup di tempat pengungsian dengan berbagai keterbatasan, mulai dari ketersediaan makanan, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak langsung oleh bencana dan kesulitan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Arizal Mahdi juga menyerukan pentingnya dilaksanakan audit independen terhadap pengelolaan anggaran daerah guna memastikan bahwa seluruh proses penggunaan APBA berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat dan transparan.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, lanjutnya, akan terus menjalankan peran sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan para pengambil kebijakan.
Organisasi tersebut berkomitmen untuk terus berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan transparansi, keadilan, serta penggunaan anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan rakyat Aceh.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel, seruan transparansi terhadap pengelolaan APBA diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta memastikan pembangunan di Aceh berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Detik Peristiwa
