BIREUEN —Detikperistiwa.co.id
Tekanan terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Aceh kian menguat. Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Bireuen mendesak adanya pembongkaran menyeluruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), terutama pos-pos yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.
Sorotan tajam itu tidak hanya diarahkan pada pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), tetapi juga pada sejumlah belanja lain yang dianggap “gemuk” dan minim urgensi.
Wakil Ketua JASA Bireuen, Tgk M. Amin, menyebut kebijakan pemotongan JKA sebagai langkah yang tidak rasional di tengah masih besarnya alokasi anggaran untuk sektor lain yang dinilai tidak prioritas.
“Di satu sisi JKA dipangkas, di sisi lain anggaran rumah tangga gubernur, biaya iklan, perjalanan dinas, hingga rapat-rapat terus membengkak. Belum lagi rehabilitasi rumah pejabat dan pos lain yang tidak berdampak langsung bagi rakyat. Ini jelas tidak masuk akal,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa arah kebijakan anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik, melainkan cenderung terseret kepentingan internal kekuasaan. Ia juga menilai belanja pegawai di Aceh sudah berada pada tingkat yang tidak proporsional dibandingkan kemampuan fiskal daerah.
Untuk tahun anggaran 2026, JASA menyoroti struktur APBA yang masih didominasi belanja rutin, terutama belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Kondisi ini dinilai berbeda dengan pengelolaan anggaran di Provinsi Sumatera Utara yang dianggap lebih efektif dalam distribusi belanja publik.
“Sumatera Utara dengan jumlah penduduk dan wilayah yang lebih besar justru mampu menekan belanja pegawai dan memperbesar alokasi untuk pelayanan publik serta pembangunan. Sementara Aceh masih didominasi belanja yang tidak langsung dirasakan masyarakat. Ini tidak sehat,” tegasnya.
Ia menilai ketimpangan tersebut mencerminkan persoalan serius dalam penentuan prioritas anggaran. Saat daerah lain mulai mengefisienkan belanja untuk memperkuat layanan publik, Aceh justru dinilai masih terjebak dalam pola lama yang boros.
“Bagaimana mungkin layanan kesehatan dipangkas, sementara pos lain tetap gemuk? Ini bukan soal kekurangan anggaran, tapi soal keberpihakan,” katanya.
JASA juga menyoroti sikap para pemangku kebijakan yang dinilai tidak transparan dan cenderung saling menghindari tanggung jawab. Narasi yang dibangun dinilai belum menjawab substansi persoalan di lapangan.
“Ini seperti ‘cuci tangan’ berjamaah. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan secara terbuka. Dampaknya nyata, masyarakat mulai takut berobat. Rumah sakit sepi bukan karena sehat, tapi karena tidak mampu,” ungkap Tgk M. Amin.
Atas dasar itu, JASA Bireuen mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh untuk membuka secara transparan seluruh pokok-pokok pikiran (pokir) DPR Aceh serta melakukan audit menyeluruh terhadap struktur anggaran, termasuk rincian APBA 2026.
“Kalau anggaran benar untuk rakyat, tidak ada alasan untuk ditutup-tutupi. Bongkar semuanya, mulai dari pokir DPRA hingga belanja besar lainnya. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban kebijakan yang kehilangan arah,” pungkasnya.
*****
