Sidoarjo – detikperistiwa.co.id
Luberan lumpur di area tanggul Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang terjadi sejak Jumat (10/7/2026) mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana meminta pemerintah pusat melalui PPLS segera menghadirkan solusi konkret guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan infrastruktur vital.
Luberan terjadi di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan, lokasi yang berdekatan dengan jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong. Saat ini PPLS melakukan penanganan darurat dengan meninggikan tanggul yang mengalami kebocoran akibat dugaan penurunan tanah.
Peninjauan lapangan dilakukan bersama Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin bencana lumpur yang pernah melanda Sidoarjo sekitar dua dekade lalu kembali terulang.
«”Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Warga yang tertimpa bencana 20 tahun lalu sampai sekarang belum seluruhnya selesai. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali,” tegas Mimik.»
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo akan terus berkomitmen mendukung penanganan lumpur melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun DPR RI agar persoalan tersebut dapat segera dituntaskan.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penanganan harus dilakukan secara cepat karena kebocoran tanggul berpotensi mengganggu jalur transportasi nasional, baik rel kereta api maupun Jalan Raya Porong.
Menurutnya, apabila tidak segera diatasi, luberan lumpur dapat mengancam keselamatan masyarakat sekaligus menghambat distribusi logistik yang berdampak pada perekonomian Jawa Timur maupun nasional.
Bambang meminta PPLS mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan di area tanggul. Selain itu, seluruh dinding tanggul harus diperkuat agar mampu menahan beban dan mencegah kebocoran serupa.
Ia juga mendorong Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan early warning system atau sistem peringatan dini sebagai langkah mitigasi bencana. Menurutnya, sistem tersebut penting agar masyarakat dapat melakukan evakuasi lebih cepat apabila terjadi kondisi darurat.
Di sisi lain, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan hasil pengukuran menunjukkan penurunan tanah di tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter per tahun. Dari total 11 kilometer tanggul, titik P10D menjadi salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan tertinggi karena berada di sisi barat yang memiliki kondisi tanah lebih labil dibanding sisi selatan.
Arif menjelaskan, penurunan tanah dipengaruhi karakter geologi Sidoarjo yang merupakan kawasan endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah, ditambah keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek.
Saat ini PPLS masih melakukan peninggian tanggul sekitar satu meter sebagai langkah darurat sambil menghitung elevasi ideal untuk pembangunan tanggul permanen yang lebih aman.
Ia juga memastikan luberan yang terjadi bukan disebabkan meningkatnya volume semburan lumpur. Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, volume semburan saat ini berkisar 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari, jauh lebih rendah dibanding awal kejadian sekitar 20 tahun lalu yang mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari.
PPLS menegaskan pemantauan dan penanganan akan terus dilakukan hingga kondisi tanggul dinyatakan aman, sehingga aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Porong tetap terlindungi dari potensi dampak yang lebih besar.
(Luqman)
