Bireuen – detikperistiwa.co.id
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi, mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program cetak sawah baru di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
Desakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya perhatian publik terhadap pelaksanaan program cetak sawah baru di sejumlah daerah. Berbagai pemberitaan media menyoroti perlunya pengawasan yang lebih kuat agar tujuan program benar-benar tercapai serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani.
Arizal Mahdi menegaskan bahwa program cetak sawah baru merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, pembukaan lahan, pembangunan sarana pendukung, penyediaan sistem irigasi, pendampingan kepada petani, hingga pemanfaatan lahan setelah proyek selesai, harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, maka hal tersebut harus diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Arizal Mahdi.
Ia menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Menurutnya, transparansi akan memperkuat pengawasan publik, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan di sektor pertanian.
Arizal Mahdi juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran administrasi maupun indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi.
“Keberhasilan program cetak sawah baru tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani, bertambahnya produksi pangan, serta keberlanjutan lahan yang benar-benar produktif. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan di sektor pertanian benar-benar berpihak kepada kepentingan petani dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Menurut Arizal Mahdi, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh integritas pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan
