Bireuen – detikperistiwa.co.id
Penguatan sektor pertanian Kabupaten Bireuen melalui berbagai program pemerintah dinilai perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi, pengawasan publik dan ukuran keberhasilan yang dapat diverifikasi.
Program Optimasi Lahan (Oplah), cetak sawah, rehabilitasi lahan, penguatan jaringan irigasi serta dukungan sarana dan prasarana pertanian memiliki posisi strategis dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), Arizal Mahdi, mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen untuk memperkuat penyampaian informasi kepada publik mengenai pelaksanaan program-program tersebut.
Menurut Arizal, masyarakat tidak mempersoalkan hadirnya program pertanian. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan setiap program memiliki data yang jelas, mekanisme yang dapat dipahami dan hasil yang dapat diukur.
“Program pertanian harus kita dukung. Tetapi masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana program itu dilaksanakan, di mana lokasinya, siapa penerima manfaatnya, berapa targetnya dan sejauh mana realisasinya,” ujar Arizal Mahdi.
Data Terbuka Memperkuat Kepercayaan
Arizal menilai informasi yang jelas akan membantu pemerintah sekaligus masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Data mengenai lokasi, luas lahan, kelompok tani penerima manfaat, jenis kegiatan, sumber pendanaan, pelaksana, progres pekerjaan dan hasil yang telah dicapai dinilai penting untuk disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
“Kalau datanya tersedia dan dapat diverifikasi, masyarakat tidak perlu membangun kesimpulan dari informasi yang simpang siur. Pemerintah pun memiliki dasar yang kuat untuk menjelaskan perkembangan program kepada publik,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan tidak semestinya dipandang sebagai hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Sebaliknya, transparansi dapat menjadi bagian dari pengendalian program agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki.
Keberhasilan Tidak Cukup Diukur dari Luas Lahan
Arizal juga menekankan bahwa keberhasilan Oplah maupun cetak sawah tidak seharusnya berhenti pada angka luasan dalam dokumen perencanaan.
Yang lebih penting, kata dia, adalah kondisi nyata setelah intervensi pemerintah dilakukan.
“Kalau satu lahan masuk dalam program, kita harus melihat apakah lahan itu benar-benar siap ditanami, apakah air tersedia, apakah infrastrukturnya berfungsi dan apakah petani memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Ia menilai setiap program harus memiliki kesinambungan dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi.
“Jangan berhenti pada pekerjaan fisik atau laporan administratif. Tujuan akhirnya adalah lahan yang produktif dan kesejahteraan petani yang meningkat,” tegasnya.
Dinas Pertanian Diminta Memperkuat Komunikasi
Sebagai institusi teknis daerah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pertanian dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Arizal mendorong agar komunikasi dengan kelompok tani diperkuat, khususnya mengenai mekanisme program, persyaratan penerima, tahapan pelaksanaan, target serta indikator keberhasilan.
“Petani harus memahami program yang mereka terima. Mereka harus mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami bagaimana program tersebut dilaksanakan,” katanya.
Menurutnya, apabila muncul persoalan di lapangan, penyelesaiannya harus dikedepankan melalui data, klarifikasi dan mekanisme resmi, bukan melalui asumsi atau saling menyalahkan.
Pengawasan Publik Bukan Penolakan
Arizal menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah tidak boleh otomatis dimaknai sebagai penolakan.
Media, kelompok tani, organisasi masyarakat dan masyarakat umum, menurutnya, memiliki peran dalam mengawasi pembangunan sepanjang informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengawasan bukan berarti menolak program. Kita justru ingin memastikan program yang baik tetap berjalan dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, kelompok tani, media dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi yang sehat sehingga setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan proporsional.
Petani Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Bagi Arizal, keberhasilan pembangunan pertanian pada akhirnya harus dikembalikan kepada kepentingan petani.
Lahan yang produktif, irigasi yang berfungsi, sarana produksi yang tersedia, infrastruktur pertanian yang memadai serta peningkatan pendapatan petani merupakan indikator yang jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya program yang tercantum dalam dokumen.
“Petani jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara,” ujarnya.
RPRLB, kata Arizal, tidak berada pada posisi untuk menolak program pemerintah.
Sebaliknya, pihaknya mendorong agar seluruh program pertanian dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, efektivitas dan keberlanjutan.
“Kalau programnya baik, kita dukung. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada informasi yang belum jelas, mari kita klarifikasi dan buka sesuai ketentuan. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan petani tidak menjadi pihak yang dirugikan,” katanya.
Arizal menambahkan bahwa pembangunan pertanian Bireuen membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, media hingga organisasi masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan.
Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh program tersebut mampu mengubah lahan menjadi produktif, meningkatkan produksi dan memperbaiki kesejahteraan keluarga petani.
“Anggaran boleh besar, program boleh luas dan target boleh tinggi. Tetapi ukuran akhirnya tetap satu: apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada petani,” pungkas Arizal Mahdi.
