Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan tidak akan menghalangi ASN di lingkungan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kontestasi politik. Menurutnya, setiap ASN memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sepanjang memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, Senin (10/8/2026).
Haerul menegaskan pemerintah daerah akan memberikan perlakuan yang sama kepada ASN maupun pejabat yang memiliki keinginan untuk maju dalam pemilihan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus berjalan sesuai mekanisme kepegawaian dan aturan pencalonan.
“Kalau memang ada pejabat atau ASN yang mau mencalonkan, pasti kita izinkan. Tetapi tentu ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi,” ujar Haerul Warisin.
Ia menjelaskan, ASN yang hendak mengikuti kontestasi tidak dapat mengabaikan prosedur kedinasan. Sejumlah persyaratan dan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu agar proses pencalonan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Mengenai posisi ASN setelah mengikuti pemilihan, Haerul menyebut tidak semua peserta otomatis harus meninggalkan institusinya secara permanen. Jika tidak berhasil memenangkan kontestasi, yang bersangkutan dapat kembali ke institusi tempatnya bertugas.
“Kalau tidak terpilih, kembali ke institusinya,” katanya.
Di sisi lain, agenda pembangunan di Lombok Timur tetap berjalan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah infrastruktur jalan. Haerul menilai pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses dan mobilitas antardaerah.
“Jalan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah daerah saat ini juga masih berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran utang. Meski demikian, Haerul memastikan persoalan tersebut sudah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan sehingga tidak menghambat program pembangunan yang telah disusun.
Pemkab Lombok Timur berencana kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan jalan pada tahun-tahun berikutnya. Besaran tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan infrastruktur yang dianggap paling mendesak.
Sementara terkait program PTC, Haerul menyampaikan tidak ada rencana untuk menambah program tersebut pada tahun mendatang. Pelaksanaannya akan tetap mengikuti pola yang telah berjalan sebelumnya.
Respons cepat terhadap kerusakan infrastruktur juga ditunjukkan Haerul ketika menemukan kondisi jalan di Desa Lendek Baru. Kerusakan itu dilihatnya saat dalam perjalanan menuju Labuhan Haji.
Melihat kondisi jalan yang rusak, ia langsung meminta perangkat terkait melakukan penanganan. Ia memberikan waktu paling lama lima hari agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
Haerul mengatakan kerusakan di lokasi tersebut tidak cukup ditangani dengan sekadar menutup bagian jalan yang berlubang. Kerusakan berkaitan dengan persoalan aliran air setelah bagian kali atau saluran mengalami jebol, sehingga diperlukan penanganan pada sumber masalahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dapat melakukan perbaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penanganan tidak harus menunggu ruas jalan tersebut terlebih dahulu tercantum dalam hasil Musrenbang tingkat kecamatan.
Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah tengah melihat peluang investasi baru di Lombok Timur. Salah satu rencana yang sedang dibicarakan adalah pembangunan pusat perbelanjaan yang melibatkan pemilik lahan dan calon investor dari Jakarta.
Haerul menyebut calon investor masih melakukan pengkajian terhadap prospek bisnis sebelum mengambil keputusan. Potensi pasar menjadi salah satu pertimbangan utama, mengingat jumlah penduduk Lombok Timur disebut mencapai sekitar 1,5 juta jiwa.
Pemerintah daerah berharap mall yang direncanakan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi perdagangan. Konsep yang diinginkan adalah pusat aktivitas masyarakat yang juga dapat memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.
Sejumlah fasilitas pendukung direncanakan masuk dalam konsep tersebut, mulai dari hotel, bioskop, ruang pertemuan hingga pusat kuliner. Kehadiran fasilitas itu diharapkan membuat kawasan tersebut mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar daerah.
“Harus ada hotelnya, bioskop, ruang pertemuan dan banyak kuliner supaya wisatawan juga bisa makan di sana,” kata Haerul.
Rencana pembangunan tersebut berada di kawasan sekitar PTCI. Haerul memastikan lahan yang menjadi lokasi pembahasan merupakan tanah milik pribadi dan bukan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Saat ini komunikasi antara pemilik lahan dan calon investor masih berlangsung. Pihak investor juga disebut tengah melakukan pembahasan internal guna memastikan kelayakan rencana tersebut.
Pemkab Lombok Timur berharap rencana investasi itu dapat segera menemukan kepastian. Jika terealisasi, pembangunan pusat perdagangan baru tersebut diharapkan mampu memperluas aktivitas ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta memberikan ruang baru bagi pertumbuhan usaha masyarakat.(red)
