Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Arah pengelolaan keuangan Kabupaten Lombok Timur untuk Tahun Anggaran 2027 resmi mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur, Jumat (28/8/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna XIII Rapat ke-2 yang berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur. Setelah keputusan diambil, pemerintah daerah dan DPRD melanjutkannya dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS sebagai dasar untuk memasuki tahapan penyusunan anggaran 2027.
Hadir dalam agenda tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta 30 anggota DPRD dari 50 legislator Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut baik rampungnya pembahasan KUA-PPAS. Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang melibatkan banyak unsur, baik dari legislatif maupun eksekutif.
Apresiasi disampaikan kepada pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran, seluruh anggota dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta jajaran perangkat daerah yang terlibat dalam merumuskan arah kebijakan anggaran.
Menurut Haerul, pekerjaan belum selesai setelah dokumen anggaran disepakati. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sejumlah bidang menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain peningkatan mutu pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas, serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara Pemkab dan DPRD selama proses pelaksanaan anggaran. Sinergi kedua lembaga dinilai diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai target sekaligus mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat.
Menjelang Hari Jadi ke-131 Lombok Timur, Haerul turut mengajak seluruh unsur pemerintahan memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan. Ia berharap momentum tersebut menjadi dorongan untuk menyatukan kebijakan dan program agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Lombok Timur memberikan sejumlah catatan mengenai arah penggunaan anggaran. Laporan yang disampaikan Hj. Nirmala Rahayu Luk Santi menekankan agar belanja perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan kepada program yang memiliki manfaat langsung.
Kebutuhan dasar masyarakat serta penyediaan infrastruktur menjadi sektor yang diminta mendapat perhatian dalam penentuan prioritas belanja. DPRD juga mendorong pemerintah lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan PAD dinilai dapat dilakukan dengan memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan pengelolaan terhadap potensi penerimaan yang sudah tersedia. Dengan demikian, kemampuan fiskal daerah diharapkan semakin kuat dalam menopang program pembangunan.
DPRD juga meminta pemerintah melakukan pemantauan secara rutin terhadap perkembangan proyek dan realisasi anggaran. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah target pembangunan, pendapatan, dan belanja telah berjalan sesuai dengan rencana.
Tak kalah penting, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang masih tersisa pada Tahun Anggaran 2026. Program fisik maupun nonfisik yang telah direncanakan diharapkan segera dituntaskan agar manfaat pembangunan tidak tertunda hingga memasuki tahun anggaran berikutnya.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi Lombok Timur dalam merancang APBD tahun depan. Pemerintah daerah dan DPRD kini dituntut menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(red)
