Bireuen – detikperistiwa.co.id
Hampir 10 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025, pemulihan kehidupan masyarakat terdampak masih membutuhkan perhatian berkelanjutan. Desmiati ST, anggota Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB), meminta pemerintah mempercepat langkah pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk kembali bekerja, berproduksi, dan membangun sumber penghidupan.
Bencana tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk permukiman, lahan pertanian, infrastruktur, dan mata pencaharian. BNPB mencatat Kabupaten Bireuen sebagai salah satu wilayah terdampak dan kemudian memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Di sektor pertanian, tantangan pemulihan masih terlihat. Laporan ANTARA pada 2 September 2026 menyebut rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang di Bireuen telah mencapai 677 hektare. Namun sekitar 375 hektare di Jangka dan Peusangan belum dapat kembali digarap karena persoalan pasokan air yang berkaitan dengan kerusakan sistem irigasi Pante Lhong.
Bagi Desmiati, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana harus bergerak dari sekadar penanganan dampak menuju pemulihan sumber penghidupan masyarakat.
PEMBERDAYAAN MENJADI KUNCI PEMULIHAN
Desmiati menilai bantuan darurat tetap penting, tetapi masyarakat membutuhkan dukungan jangka lebih panjang agar dapat kembali mandiri.
“Masyarakat korban bencana membutuhkan lebih dari sekadar bantuan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan kesempatan dan dukungan agar dapat kembali bekerja, berproduksi, dan membangun kehidupan keluarganya,” ujar Desmiati.
Ia mendorong agar pemerintah menyesuaikan program pemberdayaan dengan kondisi setiap wilayah. Bagi masyarakat pertanian, langkah tersebut dapat mencakup pemulihan lahan, sarana produksi, pengairan, penguatan kelompok tani, pendampingan teknis, dan akses pasar.
Sementara bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di sektor lain, pemberdayaan dapat diarahkan pada pelatihan keterampilan, usaha produktif, dan penguatan ekonomi keluarga.
PEMULIHAN HARUS MENYENTUH KEHIDUPAN WARGA
Menurut Desmiati, pembangunan kembali infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Ketika lahan dan infrastruktur mulai dipulihkan, masyarakat juga harus mendapatkan dukungan agar mampu kembali mengolah, bekerja, dan menghasilkan. Pemulihan harus sampai kepada kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong agar masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan. Menurutnya, warga setempat memahami kondisi dan kebutuhan wilayah mereka sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program tepat sasaran.
Desmiati berharap pemerintah dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, kelompok tani, kelompok perempuan, relawan, organisasi kemanusiaan, serta unsur masyarakat lainnya.
BUKAN SEKADAR BERTAHAN, TETAPI KEMBALI BERDAYA
Hampir 10 bulan pascabencana, Desmiati berharap perhatian terhadap masyarakat terdampak tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan pada akhirnya dapat terlihat ketika keluarga terdampak mampu kembali bekerja, memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup, dan membangun masa depan dengan kemampuan mereka sendiri.
“Di balik setiap keluarga korban bencana ada kehidupan, pekerjaan, anak-anak, dan masa depan yang harus kembali dibangun. Mereka bukan sekadar angka dalam data bencana,” ujar Desmiati.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh yang terdampak banjir, lumpur, dan tanah longsor membutuhkan proses pemulihan yang berkelanjutan.
“Bantuan adalah bentuk kepedulian. Tetapi pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali berdiri dengan kekuatan mereka sendiri,” tutup Desmiati ST.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas (RPRLB)
Volunteers Caring for the People Across Borders
Humanity Beyond Borders
