Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu agenda yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas kemitraan dengan lembaga perbankan daerah guna memastikan masyarakat mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkab Lombok Timur, PT Bank NTB Syariah, dan PT BPR NTB Perseroda mengenai pemasaran serta penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10/2026).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa program penguatan akses keuangan tidak boleh terhenti hanya karena adanya pergantian kepemimpinan. Ia meminta seluruh kebijakan yang telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat tetap dipertahankan serta dikembangkan.
Menurutnya, keberhasilan Lombok Timur dalam pengelolaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua harus menjadi motivasi untuk memperluas manfaat program kepada masyarakat, terutama kelompok usaha yang membutuhkan dukungan modal.
Haerul juga mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik daerah. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Bank NTB Syariah maupun BPR NTB, termasuk menjadikan kedua lembaga tersebut sebagai tempat menyimpan dana.
Ia menjelaskan, dukungan masyarakat melalui aktivitas perbankan dapat membantu memperkuat kemampuan bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha produktif.
Lebih jauh, Bupati menginginkan penyaluran modal tidak hanya terkonsentrasi pada sektor perdagangan, tetapi juga menyentuh bidang pertanian dan perikanan. Kedua sektor tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena banyak masyarakat menggantungkan mata pencaharian di dalamnya.
Pemerintah daerah pun mendorong pendekatan pembiayaan berbasis kelompok usaha agar penyalurannya lebih sesuai dengan kebutuhan penerima. Kelompok pembudidaya ikan air tawar menjadi salah satu contoh sasaran potensial, khususnya kelompok yang telah aktif berproduksi dan memerlukan tambahan modal untuk meningkatkan skala usaha.
Haerul mengungkapkan, fasilitas subsidi bunga telah memberikan keringanan bagi masyarakat yang mengakses pembiayaan. Karena itu, pihaknya berharap dukungan anggaran untuk subsidi tersebut dapat ditingkatkan pada 2027 agar lebih banyak pelaku usaha memperoleh manfaat, termasuk masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.
Dari pihak perbankan, Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan amanah pemerintah daerah. Pihaknya menargetkan proses penyaluran KUR dan penyelesaian penyerapan subsidi bunga di Lombok Timur dapat dilaksanakan dalam dua bulan mendatang.
Faisal berharap kerja sama tersebut menjadi program jangka panjang yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Timur atas kepercayaan yang diberikan kepada BPR NTB Perseroda dalam mendukung pembiayaan usaha.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, memastikan pihaknya akan memperkuat kontribusi dalam mendorong perkembangan UMKM di Lombok Timur. Ia menyebut pemerintah daerah tersebut memiliki posisi strategis sebagai pemegang saham terbesar ketiga di Bank NTB Syariah.
Peluang peningkatan kepemilikan saham juga terbuka melalui rencana penambahan modal dari pemerintah daerah. Menurut Agus, penguatan permodalan perusahaan dapat mendukung ekspansi bisnis sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Agus turut memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah sekitar delapan tahun tidak menyalurkan program tersebut, Bank NTB Syariah kembali memperoleh kepercayaan pada Juli 2026 dengan kuota pembiayaan sekitar Rp40 miliar yang diperuntukkan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Meski demikian, penyaluran pembiayaan untuk calon PMI masih membutuhkan optimalisasi. Bank NTB Syariah tengah mengembangkan pola kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk untuk mendukung pembiayaan peserta yang dipersiapkan bekerja ke Jepang.
Untuk mempercepat pelaksanaan program di Lombok Timur, Bank NTB Syariah akan mengandalkan pelayanan melalui kantor cabang Selong dan Masbagik. Kedua kantor tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat sekaligus membantu mempercepat realisasi pembiayaan sebelum tahun anggaran berakhir.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kedua bank tersebut merupakan bagian dari Program Lotim Berkembang yang dijalankan melalui TPKAD. Program dengan gerakan Lombok Timur Berantas Rentenir ini mengusung skema kredit tanpa bunga melalui subsidi pemerintah daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap praktik pinjaman dengan bunga tinggi. Selain memberikan kemudahan memperoleh modal, program ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Kegiatan penandatanganan kesepakatan turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Asisten I, Asisten II, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.(red)
