Detikperistiwa.co.id
PROBOLINGGO – Transparansi dan akuntabilitas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul dugaan pengabaian terhadap surat permohonan audiensi dan klarifikasi resmi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (DPP ABJI) terkait penanganan truk pengangkut arak Bali.
Duduk Perkara Dugaan “Tangkap Lepas”
Polemik bermula dari informasi di lapangan mengenai penghentian satu unit truk bernomor polisi S 8243 NM di wilayah Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, pada 4–5 Oktober 2026. Truk yang dikemudikan Muhammad Bagus tersebut diketahui mengangkut 30 dus minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis arak Bali.
Kendaraan beserta muatannya dikabarkan sempat dilepaskan kembali setelah diduga terjadi mediasi dengan sejumlah uang senilai Rp35 juta, sebelum akhirnya kembali dilakukan penindakan.
Kecurigaan ABJI kian menguat setelah konfirmasi awal melalui layanan pesan resmi WhatsApp Bea Cukai pada 29 Oktober 2026 mendapat balasan bahwa selama bulan Oktober 2026 pihak Bea Cukai Probolinggo tidak melakukan penindakan terhadap komoditas MMEA. Pernyataan yang dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan ini mendorong DPP ABJI melayangkan surat audiensi resmi untuk meminta penjelasan terbuka, namun hingga kini belum mendapatkan jadwal maupun tanggapan.
Sorotan Praktisi Hukum Rikha Permatasari
Menyikapi polemik yang bergulir dan belum adanya respons atas surat audiensi tersebut, praktisi hukum nasional sekaligus advokat, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., turut angkat bicara.
Menurut Rikha, setiap instansi penegak hukum maupun institusi kepabeanan terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Sikap diam atau lambannya respons terhadap permohonan klarifikasi resmi dari elemen masyarakat justru berpotensi memperlebar spekulasi negatif dan meruntuhkan kepercayaan publik.
“Institusi negara tidak boleh tertutup terhadap fungsi kontrol sosial. Ketika muncul informasi yang simpang siur di tengah masyarakat terkait dugaan praktik ‘tangkap lepas’ dan perbedaan data penindakan, jalan terbaik dan paling elegan adalah membuka ruang dialog serta memberikan klarifikasi resmi berbasis fakta dan administrasi yang sah,” ujar Rikha dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Purnawirawan TNI AD / Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) yang juga berprofesi sebagai Mediator bersertifikat Mahkamah Agung RI ini menekankan pentingnya pengawasan internal yang objektif.
“Jika memang tidak ada pelanggaran prosedur di lapangan, pihak Bea Cukai seharusnya tidak perlu ragu untuk duduk bersama dan membuktikannya secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan oleh oknum di lapangan, Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wajib turun tangan melakukan audit dan penegakan disiplin demi menjaga marwah institusi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pegiat kontrol sosial masih menantikan iktikad baik serta hak jawab resmi dari jajaran pimpinan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo untuk menjernihkan duduk perkara kasus tersebut. Tim – Red






