Sidoarjo – detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah secara menyeluruh, mulai dari tingkat sumber hingga pengolahan akhir. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mencegah krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan seluruh persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab DLHK, tetapi tugas bersama mulai pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Opsroom, Senin (8/6).
Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan pentingnya langkah pembenahan sejak dini agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan tingkat retribusi yang masih rendah. Saya juga meminta Dinas Kominfo membantu dari sisi teknologi informasi,” katanya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang ada untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran guna meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Berdasarkan data DLHK Kabupaten Sidoarjo, timbulan sampah saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya. Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola secara optimal dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah beroperasi dengan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar disiapkan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, serta kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan bahwa dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya tidak aktif. Padahal, TPS 3R merupakan ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah mendapatkan layanan persampahan.
Dalam rangka memperkuat penegakan aturan, Bupati Subandi juga meminta pemerintah desa meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi para pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakannya akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa depan.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
(Luqman/KOMINFO Sidoarjo)
