Detikperistiwa.co.id
Jakarta | Seratus hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimulai sejak 20 Oktober 2024 menandai berbagai dinamika dalam kepemimpinan nasional. Namun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Pusat menilai bahwa implementasi program unggulan Asta Cita masih belum berjalan optimal akibat kurang efektifnya kinerja sejumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam rangka menyoroti capaian dan tantangan pemerintahan dalam 100 hari pertama, GMNI Jakarta Pusat menggelar Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Acara yang berlangsung hari ini, Kamis (6/2/2025) di Dinamico Coffee Jakarta Pusat, dengan dihadiri mahasiswa dari berbagai komisariat GMNI di Jakarta Pusat, termasuk dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Persada YAI, dan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI).
Sorotan Evaluasi dari Para Narasumber, Diskusi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini menghadirkan tiga narasumber utama dan dipandu oleh seorang moderator. Para narasumber menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintahan serta kinerja kementerian di berbagai sektor.
1. De Niao Umboh (Ketua GMNI Jakarta Pusat): De Niao Umboh mengkritisi beberapa kementerian yang dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ia menyoroti penanganan kasus korupsi yang meskipun terdapat sejumlah penangkapan, namun keputusan pengadilan kerap dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Transparansi dan ketegasan dalam proses hukum menjadi salah satu poin utama evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
2. Krens Betekeneng (Mantan Ketua BEM FH UBK): Krens Betekeneng menyoroti permasalahan teknis dalam pemerintahan yang memerlukan penyelesaian segera. Isu **kredibilitas lembaga pemerintah juga menjadi perhatian, mengingat banyaknya sorotan publik terhadap instansi terkait dalam 100 hari pertama pemerintahan ini.
3. Dorteis Yenjau (Ketua Komisariat GMNI UBK): Dorteis Yenjau mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran serta berpotensi membebani APBN. Ia juga mengangkat isu geopolitik, terutama dampak Indonesia yang kini menjadi anggota penuh BRICS. Selain itu, ia menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam beberapa kasus berdampak pada hak masyarakat adat dan menciptakan ketimpangan sosial.
Diskusi Dinamis dan Partisipasi Mahasiswa: Setelah pemaparan dari para narasumber, sesi diskusi menjadi semakin hidup dengan tanggapan dan pertanyaan dari peserta. Antusiasme tinggi terlihat dalam pembahasan isu-isu seperti penegakan hukum terhadap korupsi, efektivitas kementerian, serta berbagai program unggulan pemerintahan seperti lumbung pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Kegiatan ini diakhiri dengan closing statement dari narasumber serta sesi foto bersama, menandai komitmen mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilakukan oleh GMNI Jakarta Pusat menggarisbawahi berbagai aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari efektivitas kabinet, transparansi hukum, hingga kebijakan strategis nasional. Dengan diskusi seperti ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kritik dan masukan guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
TIM
