Makassar, detikperistiwa.co.id – Irjen Pol (Purn) Dr. Burhanuddin Andi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan periode 2026-2031.
Ia dipercaya memimpin organisasi tersebut setelah Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).
Musda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Forum ini menjadi momentum penyatuan kepengurusan HKTI Sulsel sekaligus memperkuat posisi organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan terpilihnya Burhanuddin Andi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat HKTI di daerah.
Menurutnya, komposisi kepengurusan HKTI di sejumlah daerah yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah hingga anggota DPRD menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan petani.
“Kita bersyukur karena rata-rata ketuanya adalah pimpinan-pimpinan daerah. Ini luar biasa,” katanya.
Karding mengatakan kondisi tersebut membuat HKTI memiliki akses yang lebih kuat dalam memperjuangkan aspirasi petani agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah daerah.
“HKTI sudah menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Sehingga insyaallah cita-cita perjuangannya, program-programnya itu akan mudah menjadi kebijakan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Dia pun meyakini sektor pertanian di Sulawesi Selatan akan semakin berkembang dengan keterlibatan kepala daerah, legislatif, pelaku usaha, perguruan tinggi, serta kelompok petani dalam HKTI.
“Saya yakin bahwa petani-petani dan pertanian di Sulawesi Selatan ini akan jauh lebih maju dengan dipimpin oleh Bapak Ibu sekalian semuanya,” Imbuhnya.
Karding kemudian menyinggung posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Pembina HKTI. Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan kader HKTI untuk mendorong kesejahteraan petani.
Dia menyebut salah satu agenda besar pemerintah saat ini adalah mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Karena itu, menurut Karding, HKTI harus ikut memastikan kebijakan pertanian tersebut memberikan dampak nyata bagi petani.
“Kita harus bekerja keras untuk melindungi, memberdayakan sekaligus mendampingi petani agar petani itu naik kelas,” tegasnya.
Karding menilai persoalan utama petani bukan hanya produktivitas, tetapi juga keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Dia mencontohkan petani yang memperoleh keuntungan beberapa juta rupiah dari satu lahan, tetapi belum memperhitungkan tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi.
“Artinya sebenarnya ini tidak dapat untung. Nah, itulah menjadi kegelisahan kita HKTI. Kegelisahan Pak Prabowo selama ini, bagaimana caranya petani ini bertani dia dapat untung,” jelasnya.
Menurutnya, petani harus mampu memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan hidup dari profesinya sebagai petani.
“Jangan bertani untuk bertani. Bertani untuk sejahtera. Itu yang diinginkan oleh Presiden Prabowo,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Karding menyebut HKTI telah menyiapkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi hingga percepatan regenerasi petani.
Dia mendorong HKTI tidak hanya hadir di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga memiliki struktur hingga tingkat desa. Selain itu, HKTI diharapkan memiliki basis data terkait petani, lahan, pasar, teknologi hingga komoditas pertanian.
“Kalau ini bisa kita punya, ini akan menjadi nilai tawar yang baik bagi pembuatan kebijakan pertanian ke depan,” ujarnya.
Karding juga menyoroti persoalan regenerasi petani. Menurutnya, profesi petani harus dibuat menarik dan menguntungkan bagi generasi muda agar sektor pertanian tidak kehilangan penerus.
“Kita harus menciptakan ekosistem bahwa petani ini menguntungkan sebagai sebuah profesi,” katanya.
Ia mendorong adanya akademi pertanian, sekolah digital, hingga program magang agribisnis untuk menarik minat anak muda terjun ke sektor pertanian.
Selain regenerasi, Karding menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani. Menurutnya, petani akan sulit memiliki daya tawar yang kuat jika berjalan sendiri-sendiri.
“Petani dengan sendiri tidak mungkin punya daya tawar yang kuat terhadap kebijakan, terhadap pasar, terhadap akses teknologi maupun dana,” katanya.
Karena itu, dia mendorong penguatan koperasi tani, kelompok usaha tani, serta akses pasar hingga ekspor. Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas pertanian berorientasi ekspor.
“Kalau mau naik kelas, paling cepat ekspor,” ujarnya.
Dia meminta pengurus HKTI di Sulsel membangun kolaborasi antara pemerintah, petani, pengusaha, perguruan tinggi dan berbagai pihak lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita ingin mendorong petani-petani Sulawesi Selatan ini yang pertama tidak hanya produktif, tapi memiliki produktivitas dan akses yang baik terhadap pasar, terhadap teknologi dan terhadap pengembangan pertanian modern,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sulsel terpilih Burhanuddin Andi menegaskan jabatan yang dipercayakan kepadanya bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan petani.
“Amanah yang diberikan kepada saya sebagai Ketua DPD HKTI Sulawesi Selatan bukanlah sebuah kehormatan semata, tetapi merupakan tanggung jawab dan panggilan pengabdian,” kata Burhanuddin.
Mantan Kapolda Sulsel itu berkomitmen menjadikan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan kelautan yang mandiri, berkelanjutan, serta berpihak kepada petani.
Burhanuddin juga menyebut Musda HKTI Sulsel kali ini sebagai momentum penyatuan dua kelompok kepengurusan yang sebelumnya berjalan terpisah. Dia meminta seluruh kader meninggalkan sekat lama dan bekerja dalam satu rumah besar HKTI Sulawesi Selatan.
“Mulai hari ini saya berharap tidak ada lagi sekat-sekat yang membedakan kita. Tidak perlu lagi berbicara tentang siapa yang sebelumnya berada di kelompok ini atau kelompok itu. Hari ini kita adalah HKTI Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Dia mengajak seluruh pengurus DPD dan DPC HKTI menjadikan Musda tersebut sebagai titik awal kebangkitan organisasi untuk memberikan manfaat lebih besar bagi petani.
“Tidak ada lagi kami, tidak ada lagi mereka. Yang ada adalah kita,” ujarnya.
Burhanuddin juga meminta seluruh pengurus DPC tidak ragu menyampaikan aspirasi terkait persoalan petani. Dia mengatakan HKTI Sulsel akan berupaya membuka akses dan menjembatani kebutuhan petani dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha.
“HKTI hadir untuk petani. HKTI bersama pemerintah. HKTI berjuang untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani,” katanya.
Dia pun meminta doa dan restu seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar amanah yang diterimanya sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel periode 2026-2031 dapat dijalankan dengan baik.
“Mudah-mudahan amanah ini membawa keberkahan dan selalu dalam rida Allah Subhanahu wa Ta’ala,” pungkasnya.(N)
