Sidoarjo – detikperistiwa.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan bahwa penyelenggaraan Car Free Day (CFD) tetap dipusatkan di satu lokasi, yakni kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penataan aktivitas masyarakat sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan, kemacetan, dan gangguan ketertiban lalu lintas apabila CFD digelar di sejumlah titik.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, saat menerima aspirasi Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026). Kelompok masyarakat tersebut sebelumnya menyampaikan usulan terkait penyelenggaraan CFD di kawasan Jalan Pagerwojo.
Bupati Subandi menjelaskan, pelaksanaan CFD di berbagai lokasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Menurutnya, pembukaan CFD di banyak titik berpotensi menimbulkan penumpukan aktivitas yang justru mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru crowded,” ujar Subandi.
Meski demikian, kebijakan pemusatan CFD di Alun-Alun Sidoarjo bukan berarti pemerintah mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat. Pemkab Sidoarjo tetap memberikan ruang kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya warga Sidoarjo, untuk menjalankan aktivitas perdagangan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Bahkan, Subandi meminta agar penataan CFD turut memperhatikan kemampuan ekonomi para pedagang, termasuk evaluasi iuran mingguan agar tidak menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.
“Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-alun ini, termasuk iuran perminggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena kan mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting dalam penataan ruang ekonomi masyarakat. Sebab, CFD bukan hanya menjadi ruang olahraga dan rekreasi, tetapi juga menjadi salah satu kesempatan bagi UMKM dan PKL untuk meningkatkan pendapatan.
Di sisi lain, pemerintah berharap penataan yang lebih terorganisasi dapat menciptakan suasana CFD yang nyaman, tertib, serta tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan maupun masyarakat yang menikmati fasilitas publik.
Meski CFD tingkat kabupaten tetap dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo, Subandi tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan serupa di tingkat kecamatan.
Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan perizinan, melakukan koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, serta memastikan kegiatan tidak mengganggu fasilitas maupun pelayanan publik di lingkungan kecamatan.
“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” pungkasnya.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat berharap penataan CFD di Sidoarjo dapat berjalan seimbang antara kepentingan ketertiban umum, kenyamanan ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.
**(Luqman arif)**
