Kabupaten Mojokerto (Jatim) detikperistiwa.co.id | DPRD Kabupaten Mojokerto merespons keras atas dugaan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) tidak tepat sasaran belakangan ini.
Selain meminta pemerintah update data, juga melakukan evaluasi agar bantuan ini benar-benar dinikmati oleh keluarga prasejahtera.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengatakan, sudah monitor atas penyaluran bantuan pangan beras 10 kg oleh pemerintah yang diduga tidak tepat sasaran.
Sesuai fakta di lapangan, diketahui memang terjadi ada ketimpangan data penerima bantuan di awal tahun ini.
’’Faktanya memang seperti itu, harus segera dilakukan validasi data lagi,’’ ungkapnya.
Dengan polemik yang ada di tengah masyarakat, seolah bantuan pangan ini dipaksakan harus segera disalurkan secepatnya.
Hal itu terbukti dengan data penerima yang tersebar di 18 kecamatan ini tidak sesuai harapan dan tujuan bantuan itu sendiri.
Itu setelah, banyak janda dan lansia malah gigit jari di tengah sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) masuk kategori mampu.
’’Iya itu karena validasi datanya jelek dan tidak update terbaru,’’ sesalnya.
Meski dimungkinkan dilakukan pergantian penerima sasaran melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPPJM) dengan mengetahui kepala desa, sebaiknya, hemat Ayni, sebelum disalurkan data di-update terlebih dahulu agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menjadikan gaduh di tengah masyarakat.
Tidak malah sebaliknya, kata dia, bantuan disalurkan dulu, setelah gaduh karena tidak tepat sasaran baru di-update dan verivikasi.
’’Harusnya mudah untuk update data karena banyak komponen yang tahu mana yang harus dapat dan mana yang sudah tidak berhak,’’ tegasnya.
Dengan timbulnya kegaduhan ini, Ayni Zuroh meminta pemerintah melakukan evaluasi total untuk penyaluran berikutnya.
Sebab, jika tidak, secara otomatis masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto yang jadi korban.
’’Harus ada evaluasi supaya untuk memastikan penerima tidak salah sasaran lagi,’’ tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto, Riduwan tak merespons.
Sebelumnya, dugaan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) tidak tepat sasaran di Kabupaten Mojokerto meluas.
Selain terjadi di Kecamatan Jetis dan Sooko, juga menyasar Kecamatan Mojoanyar.
Seperti yang dialami Sutrani, 60. Lansia ini kecewa kepada pemerintah lantaran bantuan yang disalurkan oleh pemerintah diduga tidak tepat sasaran.
Selain hidup sebatang kara, rumah yang ditempatinya ini juga rumah numpang di lahan orang dan hasil swadaya masyarakat setempat.
’’Kalau dibilang kecewa ya sangat kecewa, karena ada yang lebih mampu dari saya malah dapat. Ini (rumah) saja saya numpang di lahan orang,’’ tutur Sutrani.
Hal yang sama dialami Wagini, 79, warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis.
Lansia sebatang kara ini juga tidak menikmati bantuan beras yang disalurkan pemerintah.
Di tengah 97.191 KPM semiringah mendapat jatah beras 10 kg, ia hanya bisa gigit jari. (Asep)
