Detikperistiwa.co.id
SIDOARJO – Praktik peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada maraknya peredaran barang ilegal tersebut, melainkan adanya isu miring mengenai dugaan tindakan “tangkap lepas” serta pungutan liar (pungli) yang disinyalir melibatkan oknum aparat penegak hukum setempat.
Isu ini mencuat setelah adanya informasi yang beredar mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang. Oknum aparat diduga memanfaatkan penindakan terhadap pengusaha atau penjual rokok ilegal bukan untuk penegakan hukum, melainkan sebagai alat untuk memeras atau meminta imbalan tertentu agar pelaku bisa dibebaskan.
Menanggapi fenomena ini, praktisi hukum dan advokat, Rikha Permatasari, memberikan kritik tajam. Ia menegaskan bahwa kewenangan negara yang melekat pada aparat penegak hukum tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dijadikan alat pemerasan. [1]
“Dugaan pelanggaran oleh penjual rokok tidak memberi hak kepada siapa pun untuk memerasnya. Sebaliknya, dugaan pemerasan oleh aparat juga tidak menghapus pertanggungjawaban pelanggaran cukainya. Keduanya harus diperiksa sesuai hukum,” ujar Rikha dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa jika terbukti ada unsur paksaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menyerahkan sejumlah uang, perkara tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui sidang kode etik atau administrasi internal, melainkan harus diproses secara pidana menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Informasi dari narasumber yang tidak ingin namanya disebut pada malam tanggal 26 Oktober 2026 diduga ada kurang lebih sekitar lima orang yang diduga oknum polisi dari polresta Sidoarjo berkeliaran di sekitar kampung Desa Sedengan Mijen Krian , mereka mengendarai sebuah mobil jenis cayla warna merah,” ujarnya.
” Keesokan harinya tepatnya sore hari tanggal 27 Oktober 2026 , tiga dari lima anggota oknum polisi tersebut memasuki rumah inisial M dan tidak lama kemudian keluar dengan membawa inisial M dan juga ada satu sak/ karung rokok ilegal milik tersangka,” imbuhnya.
Sebelumnya, rumor mengenai adanya dugaan tangkap lepas penjual rokok ilegal yang di tangkap oleh oknum anggota polisi tersebut saat di konfirmasi awak media kepada kanitresmob Polresta Sidoarjo, Iptu M.Rofik, Tidak ada mas,” ujarnya.
Dalam isu yang beredar, oknum polisi tersebut diduga menerima uang tebusan dari pihak M sebesar 20 jt dan barang bukti berupa rokok ilegal masih belum bisa diambil.
” Kalau ingin jualan rokok ilegal lagi dan mengambil barang bukti satu sak rokok ilegal tersebut harus ke kantor Polresta Sidoarjo dulu agar aktivitas perdagangan rokok tanpa cukai tersebut berjalan aman ,” tutup narasumber tersebut.
Namun, tudingan miring tersebut langsung dibantah keras oleh Iptu M.Rofik. Dalam percakapan melalui WhatsApp dengan kami awak media, menegaskan bahwa informasi mengenai adanya penangkapan penjual rokok ilegal tersebut tidak benar sama sekali atau tidak memiliki dasar yang jelas. Mereka menyatakan berkomitmen untuk tetap tegak lurus pada aturan dan membantah keterlibatan dalam praktik pungli tersebut.
Meskipun telah ada bantahan resmi, desakan dari masyarakat dan pengamat hukum agar Polresta Sidoarjo bersama pihak Bea Cukai melakukan penyelidikan mendalam dan transparan terus menguat. Langkah tegas dinilai penting guna menjaga integritas institusi kepolisian serta memastikan bahwa pemberantasan rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara dapat berjalan tanpa adanya “main mata” di lapangan.
Unsur Propam diminta telusuri informasi tersebut. Jangan sampai kesan krisis Penindakan dan transparansi, bertumbuh subur di masyarakat.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya bahwa anggota kepolisian tidak boleh ditekan atau dipaksa mencapai target dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk praktik mencari setoran ilegal. Pernyataan tegas ini disampaikan saat ia menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR RI.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polresta Sidoarjo maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tim – Redaksi
