Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah memperkuat ketahanan pangan melalui kerja sama lintas wilayah di tengah meningkatnya tekanan inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026).
Kesepakatan itu berlangsung dalam agenda Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir mewakili Bupati dalam kegiatan yang mempertemukan kepala daerah dan sejumlah pemangku kepentingan tersebut.
Kerja sama antardaerah ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Melalui koordinasi yang lebih kuat, daerah diharapkan dapat saling mendukung pemenuhan kebutuhan komoditas, memperlancar distribusi, serta mengurangi risiko kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
Forum GPIPS tahun ini mengangkat tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”. Pembahasan difokuskan pada penguatan sektor pertanian, peningkatan produksi, dan pengembangan hilirisasi sebagai langkah menjaga keberlanjutan pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok. Potensi pertanian NTB yang besar, menurut arahan tersebut, perlu dikelola secara maksimal agar mampu menopang kebutuhan pangan dan membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Perhatian tersebut sejalan dengan perkembangan inflasi NTB. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,36 persen secara bulanan, 2,72 persen sejak awal tahun, dan 4,18 persen secara tahunan. Angka tahunan ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada periode yang sama, yaitu 3,28 persen, serta melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen.
Tren kenaikan juga terlihat sejak Juli 2026. Inflasi tahunan NTB yang sebelumnya berada di angka 3,01 persen meningkat menjadi 4,03 persen pada Agustus, sebelum kembali naik pada September. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu sumber utama tekanan harga.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong TPID di seluruh kabupaten dan kota agar mampu mengenali potensi kekurangan pasokan lebih awal. Komoditas seperti cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Pemantauan harga secara rutin juga perlu diperkuat dengan melibatkan Perum Bulog dan pelaku usaha. Sebelumnya, Pemprov NTB telah menjalin kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima sebagai salah satu upaya meredam gejolak harga. Pendekatan serupa diharapkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menyampaikan bahwa GPIPS dirancang untuk memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat daerah. Pelaksanaannya mengacu pada empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif atau dikenal sebagai 4K.
Menurut Hario, pengendalian inflasi membutuhkan konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Langkah menjaga harga di pasar perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas pertanian serta pengolahan hasil pangan agar rantai pasok lebih kuat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pemprov NTB menyiapkan empat prioritas untuk memperkuat pengendalian inflasi, yaitu meningkatkan produksi pangan lokal, mengembangkan pertanian yang adaptif terhadap kondisi cuaca, mempercepat kerja sama antardaerah dan hilirisasi, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Upaya tersebut turut menjadi tindak lanjut atas capaian NTB yang meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa capaian pengendalian inflasi harus terlihat dari manfaat nyata bagi masyarakat, terutama tersedianya bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
Rangkaian kegiatan ini diikuti para kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB. Melalui penguatan kerja sama dan koordinasi lintas wilayah, pemerintah berharap stabilitas pasokan pangan semakin terjaga dan dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat dapat ditekan.(red)
