OKU Timur – detikperistiwa.co.id
Pembukaan rapat paripurna ke – 22 DPRD, kabupaten OKU Timur masa sidang I Tahun 2026 dalam rangka membahas dan meneliti raperda tentang perubahan APBD, Kabupaten OKU Timur, Kapolres OKU Timur AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara, S. H,. S, I. K,. M, H., M. SI,. Melalui Kasikum Polres Oku Timur, AKP Zulkifli
melaporkan. Kegiatan Pembukaan Rapat Paripurna DPRD OKU Timur ke – 22 DPRD, Kabupaten OKU Timur masa sidang I Tahun 2026 dalam rangka Membahas dan Meneliti Raperda tentang Perubahan APBD Kab. OKU Timur Tahun 2026 yang di laksanakan pada Hari Jumaat ( 13/ 11 2026).
Dilaksanakannya kegiatan tersebut berdasarkan. Umum/Dasar.
A. Undang – undang Nomor: 05 Tahun 2026 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Berdasarkan Undangan Rapat Paripurna Ke 21 DPRD OKU Timur Masa Sidang I tahun 2026 Nomor : 100.1.7 / 780 / 170 / 2026.
Uraian Kegiatan sebagai berikut, Pada hari Jum’at tanggal 13 November 2026 Pukul 14.30 Bertempat di DPRD, Kabupaten OKU Timur Telah berlangsung kegiatan Rapat Paripurna ke-22 DPRD, Kabupaten OKU Timur Masa Sidang 1 Tahun 2026 Dalam Rangka Membahas dan Meneliti Raperda Tentang Perubahan APBD, Kabupaten OKU Timur.
Kegiatan Rapat Paripurna DPRD OKU Timur ke – 22 dibuka oleh Ketua DPRD Kab. OKU Timur, Hermanto, S. E., Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, ST., MT,. M. M., Wakil Bupati OKU Timur, H. M. ADI NUGRAHA PURNA YUDHA, S. H., Ketua DPRD OKU timur. HERMANTO, S. E., Wakil Ketua DPRD OKU Timur, H. Juniah, Kapolres OKU Timur diwakili Kasie Kum Polres OKU Timur AKP ZULKIPLI, Dandim 0403/OKU diwakili Danramil 403-05, Kapten inf Mario,
Dantontepbek II / 2.A, Mayor Cba Rasiman serta Para Wakil Ketua DPRD OKU Timur, Sekretaris Dewan Kabupaten OKU Timur, Seluruh Kepala OPD Pemkab. OKU Timur, Para Anggota DPRD, Kabupaten OKU Timur, Camat Se – Kabupaten OKU Timur, Personil Unit I Sat. Intelkam Polres OKU Timur, Insan Pers / Media Kabupaten OKU Timur.
Dengan Susunan Acara sebagai berikut .
1) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2) Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kab. OKU Timur
3) Penjelasan Bupati OKU Timur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD, Kabupaten OKU Timur Tahun 2026.
Sambutan sekaligus Penjelasan Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, S. T., M. T., M. M., sebagai berikut.
Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten OKU Timur harus melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi di Kabupaten OKU Timur.
Berpedoman pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2027 disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tehormat, untuk dibahas dan selanjutnya memperoleh persetujuan bersama.
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 vang diajukan, menggambarkan perkiraan APBD Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2027 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten OKU Timur Tahun 2027 serta KUA dan PPAS Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2027 yang mengusung terna pembangunan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Kemudahan Berinvestasi dan SDM yang Berdaya Saing”. Dengan mengacu kepada tersebut, maka ditetapkan Prioritas Daerah tema Kabupaten OKU Timur Tahun 2027 sebagai berikut.
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, Pemerataan Infrastruktur Daerah Berkualitas serta Pengembangan Konektivitas Wilayah Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Hilirisasi Komoditas Unggulan melalui Transformasi Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya, Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas, Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Sosial untuk Menurunkan Angka Kemiskinan, Ketimpangan Sosial dan Pengangguran; dan Penguatan Lembaga Bantuan Hukum Mengadvokasi dan Membantu Masyarakat Untuk Persoalan Hukum.
Kebijakan prioritas daerah sebagaimana dimaksud telah disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, selain itu dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 juga memperhatikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya, serta perkiraan pendapatan daerah yang akan diperoleh pada Tahun Anggaran 2027. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/PK/2026 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027, telah disampaikan rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pengalokasian target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan berbahagia yang ini perkenankanlah Saya untuk menyampaikan Estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, sebagai berikut.
Pendapatan Daerah.
Tahun Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp1.878.993.221.535,00 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp137.974.407.465,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau menurun sebesar 6,84% (Enam koma delapan puluh empat persen) jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.016.967.629.000,00 (Dua triliun enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Penurunan target Pendapatan Daerah tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pada beberapa komponen pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 dapat diuraikan sebagai berikut.
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan proyeksi perkembangan ekonomi makro yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD, maka estimasi PAD Kabupaten OKU Timur pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp198.363.167.786,00 (Seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp4.387.022.214,00 (Empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) atau menurun sebesar 2,16% (Dua koma enam belas persen) jika dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp202.750.190.000,00 (Dua ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut didasarkan pada hasil proyeksi penerimaan daerah yang menunjukkan adanya potensi penurunan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.
Pendapatan Transfer.
Untuk penerimaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp1.640.579.074.472,00 (Satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp126.391.115.251,00 (Seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau menurun sebesar 7,15% (Tujuh koma lima belas persen) jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.766.970.189.723,00 (Satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Penurunan tersebut dikarenakan penurunan alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, serta penurunan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini direncanakan sebesar Rp40.050.979.277,00 (Empat puluh miliar lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) penurunan sebesar mengalami Rp7 196.270.000,00 (Tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupish) atau menurun sebesar 15,23% (Lima belas koma dua puluh tiga persen) jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp47.247.249.277,00 (Empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Penurunan target pendapatan dimaksud bersumber dari penyesuaian estimasi penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Belanja Daerah.
Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp1.876.874.065.535,00 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp143.588.379.865,00 (Seratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau menurun sebesar 7,11% (Tujuh koma elas persen) bila dibandingkan dengan belanja un Anggaran 2026 sebesar Χρ2.020.462.445.400,00 (Dua triliun dua puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah). Meskipun alokasi belanja daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 menurun jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2026 yang disebabkan menurunnya pendapatan daerah, namun Pemerintah Kabupaten OKU Timur tetap memfokuskan dan memprioritaskan penggunaan belanja daerah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diarahkan untuk.
1. Optimalisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah, perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan pelayanan berbasis teknologi;
2. Peningkatan kualitas belanja daerah melalui optimalisasi belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan SDM yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran;
3. Mendorong peran APBD dalam mendukung pembangunan nasional dengan melaksanakan strategi fiskal daerah tahun 2027 yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan kedaulatan pangan;
4. Mendukung percepatan pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui peningkatan perlindungan sosial, pembangunan desa, meningkatkan dukungan kepada dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi;
5. Menjaga keberlanjutan program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor unggulan daerah meliputi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan
6. Meningkatkan pemerataan perekonomian masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Mendorong belanja infrastruktur daerah dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten OKU Timur.
Selanjutnya dalam mengimplementasikan arah kebijakan dimaksud, maka pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program serta dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pembiayaan Daerah.
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp380.844.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
Pengeluaran Pembiayaan.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel.
Sebagai kesimpulan deskripsi nota keuangan dari Rancangan APBD, maka proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2027 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pendapatan Daerah Rp1.878.993.221.535,00 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
Belanja Daerah Rp1.876.874.065.535,00 (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
Surplus/(Defisit) Rp2.119.156.000,00 (Dua miliar seratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Rp380.844.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
Pengeluaran Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Pembiayaan Neto Rp(2.119.156.000,00) (Minus dua miliar seratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
SILPA Tahun Berkenaan NIHIL.
Kegiatan Rapat Paripurna DPRD OKU Timur ke – 22 DPRD Kab. OKU Timur masa sidang I Tahun 2026 dalam rangka membahas dan meneliti Raperda tentang perubahan APBD OKU Timur Tahun 2026 berakhir pada pukul 16.00 WIB situasi dalam keadaan Aman dan Kondusif selama pelaksanaan kegiatan dimonitoring oleh Unit I Sat. Intelkam Polres OKU Timur.
Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD OKU Timur dalam rangka membahas dan meneliti Raperda tentang perubahan APBD OKU Timur Tahun 2026 adalah melakukan perubahan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pada saat kegiatan dilakukan monitoring dan pengaman tertutup oleh Unit I Sat Intelkam sehingga menciptakan situasi yang aman, lancar dan kondusif. ( Humas Polres Oku Timur). ( Ali Wardana).
