Detikperistiwa.co.id – JAKARTA — Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan milik negara melalui agenda transformasi yang ditargetkan menghasilkan 100 BUMN berdaya saing internasional pada 2030. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan keuntungan, tetapi juga pembenahan organisasi, kualitas sumber daya manusia, inovasi, hingga optimalisasi aset perusahaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan BP BUMN dan Danantara dengan Komisi VI DPR RI di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari pembahasan pembaruan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 PT Danantara Asset Management (DAM).
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa perubahan perusahaan negara membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Menurutnya, peningkatan performa keuangan harus berjalan beriringan dengan pembentukan organisasi yang sehat dan penguatan kapasitas internal perusahaan.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, transformasi akan dilaksanakan secara berjenjang selama empat tahun. Pada 2026, pemerintah memulai pembenahan melalui restrukturisasi dan konsolidasi guna menata kembali kondisi serta arah bisnis perusahaan.
Selanjutnya, pada 2027, penguatan akan difokuskan pada aspek sumber daya manusia dan budaya kerja. Perusahaan diharapkan memiliki tenaga profesional dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri serta mampu membangun lingkungan kerja yang produktif.
Memasuki 2028, pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi akan menjadi perhatian utama. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional sekaligus membantu perusahaan merespons perubahan dan persaingan pasar.
Adapun pada 2029, pemerintah akan mendorong penciptaan nilai perusahaan melalui strategi pengembangan bisnis. Salah satu opsi yang disiapkan adalah IPO bagi perusahaan BUMN yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke pasar modal.
Dony berharap seluruh rangkaian kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan negara di tingkat internasional. BUMN ke depan diharapkan mampu berkembang sebagai entitas bisnis yang kompetitif sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan pengelolaan aset melalui PT Danantara Asset Management. Pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan perusahaan negara menjadi perhatian penting agar setiap aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan hasil yang terukur.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme juga menjadi landasan yang perlu diterapkan dalam pengelolaan aset BUMN. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Selain memperkuat kinerja korporasi, program ini diarahkan untuk menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas BUMN diharapkan turut mendorong pertumbuhan industri domestik, memperluas nilai ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional.
Melalui koordinasi antara BP BUMN, Danantara, dan DPR RI, pelaksanaan agenda transformasi diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran. Target 2030 pun menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana perusahaan milik negara mampu beradaptasi, bertumbuh, dan mengambil peran dalam persaingan bisnis global.(red)







