Aceh Utara – detikperistiwa.co.id
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa (Geusyik) Blang Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Muhammadsyah. Dana desa tahun 2024 yang mencapai Rp 826.635.000 disebut tidak jelas penggunaannya, sementara sejumlah proyek, seperti rehabilitasi Polindes, masih terlantar.
Menurut Ketua DPD APPI, upaya untuk meminta penjelasan langsung dari Kepala Desa mengalami hambatan. “Kami sudah mencoba mengonfirmasi, tetapi beliau selalu berdalih sibuk dengan pekerjaan negara. Bahkan, saat ditanya kapan bisa bertemu untuk memberikan penjelasan, beliau menjawab tidak tahu karena kesibukan,” ujar Ketua DPD APPI.
Selain itu, Ketua DPD APPI mengungkapkan bahwa informasi mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2024, yang terdiri dari 33 keluarga dengan masing-masing mendapatkan Rp 3.600.000, juga masih menjadi tanda tanya.
Permintaan data anggaran kepada operator desa, M. Nasir, juga tidak membuahkan hasil. “Saat kami hubungi operator, dia mengatakan tidak berani memberikan data. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya dengan dana desa Blang Majron?” tambahnya.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku resah dengan kondisi tersebut. “Banyak pembangunan yang tidak selesai, termasuk Polindes. Kami juga tidak tahu bagaimana dana desa dikelola,” ujar warga.
Ketua DPD APPI mendesak Inspektorat Aceh Utara untuk turun tangan dan memeriksa pengelolaan dana desa Blang Majron. “Transparansi dan akuntabilitas adalah hak masyarakat. Pemerintah harus segera bertindak agar tidak ada penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Muhammadsyah belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan tersebut.;
(Yus)
