PALEMBANG — detikperistiwa co id
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terus mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012–2016.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik telah menyita sebanyak 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar. Selain itu, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hal tersebut disampaikan Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, S.I.K., M.M., dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Yusuf menjelaskan, penyitaan aset dilakukan sebagai langkah pengamanan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi selama proses hukum berlangsung.
Penyitaan dan pemasangan plang dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Selatan, dan beberapa daerah di Pulau Jawa.
Dari total 44 objek yang disita, sebanyak 39 objek telah dipasangi plang dengan nilai sekitar Rp28,57 miliar. Rinciannya, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar serta 38 objek di Sumatera Selatan senilai Rp24,27 miliar.
Di Sumatera Selatan, aset tersebut meliputi tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Sementara lima objek lainnya berada di luar Sumatera Selatan, yakni dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
“Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Sedangkan untuk pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” jelas Ahmad Yusuf.
Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Puluhan Juta Dolar AS
Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology. Penyidik menduga proses pemeriksaan calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
Persoalan kemudian berkembang setelah LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan sebelumnya yang telah bermasalah, sehingga seolah-olah masih berjalan lancar.
PT Maxima Inti Finance diketahui menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
Dalam proses pencairan tersebut, penyidik menduga pemeriksaan terhadap dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan tidak dilakukan secara cermat. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.
Enam Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penanganan perkara berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima tersangka berasal dari unsur LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa yang disidik berlangsung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar 43,62 juta dolar AS.
Ahmad Yusuf menegaskan, penyidik tidak berhenti pada penyitaan 44 objek tersebut. Penelusuran aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara akan terus dilakukan guna mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
“Penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, Polri tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak setiap tersangka.
Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembiayaan ekspor nasional.
Edit “mry”
