Detikperistiwa.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mencari terobosan dalam membiayai dan mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga agenda pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyebut keterbatasan ruang anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mencari pola pembiayaan alternatif. Pasalnya, porsi besar APBD telah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Bupati menghadiri kegiatan pemberian tanda batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tete Batu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menilai perubahan status Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sebagai peluang yang patut dimanfaatkan. Dengan status tersebut, pengelolaan di tingkat satuan kerja diharapkan memiliki keleluasaan yang lebih besar, terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membuat sejumlah proses tidak lagi sepenuhnya bergantung pada koordinasi panjang dengan pemerintah pusat. Menyikapi perkembangan itu, sejumlah organisasi perangkat daerah diminta segera menyiapkan langkah strategis.
Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan perangkat daerah lainnya diarahkan untuk melakukan pembahasan mengenai peluang yang dapat memberikan keuntungan bagi Lombok Timur, termasuk potensi insentif dan peningkatan penerimaan daerah.
Perhatian pemerintah juga tertuju pada kawasan Joben yang dikenal memiliki kekayaan alam dan sejarah panjang dalam perkembangan pariwisata daerah. Kawasan tersebut memiliki berbagai daya tarik, seperti udara pegunungan yang sejuk, aliran air, air terjun, tempat pemandian, serta kawasan hutan yang masih terjaga.
Pemkab Lombok Timur berencana mengkaji pola penataan kawasan tersebut agar potensinya dapat dikembangkan secara maksimal. Meski demikian, pemerintah memastikan rencana tersebut tetap memperhatikan kemampuan anggaran dan tidak mengurangi prioritas pembiayaan pelayanan publik.
Selain membahas arah pembangunan, Bupati juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kontribusi terhadap pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak. Ia berharap masyarakat yang memiliki kemampuan dapat memenuhi kewajibannya karena penerimaan pajak menjadi salah satu penopang pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Di hadapan jajaran pemerintah, Bupati turut menegaskan pentingnya pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif. Aparatur diminta memberikan pelayanan secara setara kepada seluruh masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman perdana pal tanda batas kawasan PB-PSWA oleh Bupati bersama Direktur Utama PT Energi Selaparang. Area seluas 25 hektare tersebut akan menjadi kawasan usaha yang bergerak di bidang jasa lingkungan wisata alam berbasis ekowisata.
Penandaan batas kawasan itu menjadi salah satu tonggak awal pengembangan kawasan Joben. Pemerintah berharap ke depan kawasan tersebut tidak hanya memperkuat sektor pariwisata Lombok Timur, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.(red)
