Makassar, detikperistiwa.co.id – Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026). Forum tersebut menjadi agenda konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan Ketua DPD REI Sulsel periode 2026-2029.
Musda XV DPD REI Sulsel mengusung tema “Soliditas dan Kolaborasi REI Dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah”. Agenda ini turut dihadiri Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, jajaran pengurus REI serta sejumlah pemangku kepentingan sektor properti.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan sektor real estate memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar pada triwulan terakhir meningkat dari 6,61% menjadi 7,04%.
“Artinya peningkatan dari 6,61% menuju ke 7,04%. Ini merupakan hasil dari kerja-kerja kita semua. Termasuk di dalamnya para pengusaha yang bergerak di dunia real estate ataupun perumahan,” kata Munafri.
Menurutnya, kontribusi pengembang tidak hanya terlihat dari aktivitas pembangunan perumahan. Rantai ekonomi yang muncul dari pembangunan kawasan hunian juga memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.
Munafri menyebut salah satu kontribusi tersebut berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh di kawasan perumahan juga dinilai ikut memberikan efek terhadap sektor pajak lainnya.
Namun, Munafri meminta pertumbuhan kawasan permukiman tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Pemerintah dan pengembang perlu menyusun perencanaan yang memperhitungkan kebutuhan fasilitas publik.
“Kawasan permukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan perencanaan yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha,” ujar Munafri.
Dia bahkan mendorong adanya rasio pembangunan yang seimbang antara jumlah rumah dengan fasilitas pendidikan. Menurutnya, ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dan ketersediaan sekolah dapat membuat masyarakat tetap bergantung pada fasilitas pendidikan di pusat kota.
“Di setiap rasio pembangunan rumah, harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana,” kata Munafri.
Munafri mencontohkan kondisi di kawasan Barombong. Menurutnya, pertumbuhan permukiman di kawasan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sekolah sehingga sebagian masyarakat masih harus bergerak menuju wilayah kota untuk mendapatkan layanan pendidikan.
Karena itu, dia mengajak REI duduk bersama pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan kawasan secara lebih terpadu. Fasilitas pendidikan dasar dan layanan kesehatan dinilai perlu menjadi bagian dari pengembangan kawasan permukiman.
“Ini membutuhkan kolaborasi dan perencanaan yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha. Kita merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan supaya proses pembangunan permukiman ini juga disertai dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” jelas Munafri.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan Sulsel memiliki posisi strategis dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah secara nasional.
Posisi geografis Sulsel sebagai salah satu pintu utama Indonesia Timur dinilai membuat peran pengembang di daerah tersebut menjadi penting.
Joko menyebut backlog perumahan di Sulsel mencapai sekitar 428 ribu unit. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus ruang pengembangan sektor properti di Sulsel.
“Backlog yang ada di Sulsel itu sebesar 428.000. Artinya potensi, artinya peluang, artinya masa depan usaha kita di Sulawesi Selatan ini sangat besar,” kata Joko.
Namun, Joko mengingatkan besarnya peluang tersebut tetap diikuti sejumlah tantangan. Dia menyoroti perlambatan realisasi sektor properti yang menurutnya telah terjadi sejak Maret 2025.
“Biasanya REI ini kan selalu tumbuh double digit. Tapi sejak Maret 2025 itu mengalami penurunan, relaksasinya rasanya menjadi single digit,” ujar Joko.
Menghadapi kondisi tersebut, Joko meminta pengembang memperkuat mitigasi risiko dan tidak hanya mengandalkan pola bisnis lama.
Adapun perubahan cara berbisnis dan pendekatan terhadap pemerintah dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.
“Yang ketiga adalah the changing. Kita mesti merubah cara bisnis kita, cara pendekatan kita. Hanya dengan itu maka kita bisa menyelesaikan masalah,” kata Joko.
Dia menambahkan REI juga perlu terbuka terhadap kebijakan pemerintah. Ketika terdapat persoalan dalam implementasi kebijakan, REI didorong membangun komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi.
Musda XV DPD REI Sulsel sendiri menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk menentukan kepengurusan periode berikutnya. Joko mengatakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua tidak mengurangi substansi demokrasi organisasi.
“Musyawarah mufakat itu tidak mengurangi bobotnya. Bahkan bisa membawa energi yang lebih terkonsolidasi, lebih baik, lebih cepat running, dan semuanya punya tanggung jawab masing-masing,” beber Joko.
Selain Musda, rangkaian kegiatan REI Sulsel juga diisi dengan sejumlah agenda kolaboratif. DPP REI bersama Universitas Muslim Indonesia (UMI) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia di sektor pengembang.
Menjelang Musda XV, DPD REI Sulsel bersama PT GMTD Tbk juga melakukan aksi penanaman pohon di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda REI yang turut menyoroti aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan.
Disisi lain Ketua DPD REI Sulsel Dr Ir Sudarman Supardi MT dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh anggota dan pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.
Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan agar program organisasi dan agenda pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal.
Musda XV DPD REI Sulsel diharapkan menghasilkan kepengurusan baru yang mampu melanjutkan konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyediaan hunian di Sulsel.(N)
