Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Penguatan sektor perikanan di wilayah pesisir terus menjadi perhatian pemerintah. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), kawasan Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, didorong agar mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan nelayan.
Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di kawasan Ekas Buana, Rabu (4/11/2026). Dalam agenda tersebut, pemerintah tidak hanya menyoroti pembangunan infrastruktur perikanan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis hasil laut.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati, mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas KNMP harus diikuti dengan pengelolaan yang produktif. Menurutnya, pembangunan sarana fisik akan memberikan hasil lebih besar apabila masyarakat mampu menjadikannya sebagai tempat tumbuhnya berbagai kegiatan usaha.
Ia memandang bahwa salah satu peluang yang perlu dikembangkan di Ekas Buana adalah pengolahan hasil tangkapan nelayan. Selama ini, nilai ekonomi komoditas perikanan masih dapat ditingkatkan melalui inovasi produk, pengemasan, dan strategi pemasaran yang lebih menarik.
Juaini menjelaskan, masyarakat pesisir menghadapi persoalan ekonomi yang berkaitan dengan terbatasnya kepemilikan aset, akses terhadap modal, serta belum optimalnya kunjungan ke kawasan nelayan. Ketiga persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang saling mendukung.
Menurutnya, keberadaan fasilitas KNMP dapat menjadi modal awal untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Ia bahkan memperkirakan, pengembangan pengolahan dan branding produk perikanan berpotensi meningkatkan nilai jual hingga dua kali lipat, meskipun jumlah hasil tangkapan tidak mengalami perubahan.
Untuk memperluas manfaat kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana mendorong pelaksanaan lebih banyak kegiatan di Ekas Buana. Peningkatan aktivitas di kawasan ini diharapkan dapat menarik pengunjung sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya.
Di sisi lain, masyarakat diminta memiliki tanggung jawab dalam menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan. Juaini menilai, keberhasilan program membutuhkan proses dan kesungguhan bersama agar infrastruktur yang dibangun tidak sekadar menjadi fasilitas tanpa aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut juga ditegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana, saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan bahwa kekayaan laut Indonesia harus dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
KKP saat ini menjalankan enam program prioritas nasional sebagai bagian dari penguatan ekonomi biru. Program tersebut meliputi modernisasi kapal ikan, penataan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, serta pembangunan kawasan sentra industri garam nasional.
Khusus untuk KNMP, pemerintah menargetkan pengoperasian 100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia pada 2026. Provinsi NTB mendapatkan enam lokasi pengembangan, termasuk kawasan Ekas Buana di Lombok Timur.
Ridwan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari terselesaikannya pembangunan. Pengelolaan fasilitas, pemanfaatan bantuan, serta kemampuan kawasan dalam menggerakkan usaha masyarakat menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
KKP juga mencatat persoalan ketersediaan lahan sebagai salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan untuk 2027 akan diperkuat sejak tahap awal agar lokasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nelayan.
Pemerintah daerah bersama pengelola KNMP juga diharapkan memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, menjaga fasilitas tetap berfungsi, dan memberikan penanganan terhadap berbagai persoalan nelayan. Pengelolaan kawasan juga harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat perikanan Lombok Timur turut menerima sejumlah bantuan. Sebanyak 100 nelayan mendapatkan dukungan premi asuransi, disertai penyaluran 200 paket perbekalan atau sembako dan satu ton bibit rumput laut.
Selain bantuan tersebut, diserahkan pula Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Penyerahan bantuan dan sertifikasi ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk memperkuat perlindungan nelayan serta mendorong peningkatan kualitas usaha perikanan masyarakat.
Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tersebut sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT ke-27 KKP. Melalui agenda ini, kementerian berupaya mempererat hubungan dengan masyarakat pesisir, menyerap aspirasi, dan mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara langsung.
Selain kegiatan di lokasi, agenda tersebut juga diisi telekonferensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan yang terhubung dari kawasan KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dengan berbagai dukungan yang telah diberikan, pengembangan KNMP Ekas Buana diharapkan mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Optimalisasi fasilitas, pengembangan produk olahan, dan perluasan pemasaran menjadi sejumlah langkah yang dapat mendorong hasil perikanan lokal memiliki daya saing sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Lombok Timur.(red)
