Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Lombok Timur Dapat Kucuran Rp11,37 Miliar, Pengerjaan Dimulai 2027

Detikpersitiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kerusakan infrastruktur pascabencana segera mendapat perhatian. Pemerintah daerah memperoleh alokasi hibah dari pemerintah pusat senilai lebih dari Rp11,37 miliar untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik.

Dukungan anggaran tersebut resmi disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Ruang Rapat Bupati, Senin (16/11/2026).

Haerul Warisin menyebut bantuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga yang selama ini terdampak putusnya sejumlah akses jembatan akibat bencana alam.

Ia menjelaskan, kerusakan infrastruktur di Lombok Timur sebenarnya telah masuk dalam laporan dan pendataan BNPB. Namun, penanganannya tidak dapat langsung direalisasikan karena pemerintah pusat juga harus menangani bencana besar yang terjadi di beberapa daerah lain, termasuk Aceh, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Setelah melalui proses panjang, pemerintah daerah akhirnya mendapatkan kepastian dukungan anggaran. Sebelum NPHD ditandatangani, Bupati terlebih dahulu menyelesaikan penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta pada 5 November 2026.

Dana hibah tersebut akan difokuskan pada pembangunan kembali tiga jembatan dan perbaikan satu fasilitas pendidikan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah rekonstruksi Jembatan Apitaik–Teko di Kecamatan Pringgabaya dengan alokasi anggaran sekitar Rp5,3 miliar.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp3,7 miliar untuk rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur. Kemudian, sekitar Rp2,5 miliar disiapkan untuk pembangunan kembali Jembatan Barang Panas–Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.

Adapun fasilitas pendidikan yang turut masuk dalam program tersebut adalah SMPN Satap 01 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Sikur, yang akan mendapatkan rehabilitasi.

Meski bantuan tersebut telah menetapkan sejumlah lokasi prioritas, Pemkab Lombok Timur masih memiliki pekerjaan rumah dalam menangani infrastruktur lain yang belum tersentuh perbaikan. Haerul Warisin memastikan pemerintah akan terus memperjuangkan usulan tambahan kepada BNPB.

Berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui DPRD, juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan penanganan berikutnya.

Untuk mengantisipasi terputusnya akses transportasi ketika terjadi kerusakan jembatan, Pemkab Lombok Timur juga akan memanfaatkan jembatan Bailey yang berada di Perigi. Infrastruktur sementara tersebut direncanakan menjadi aset daerah sehingga dapat digunakan dalam kondisi darurat sebelum pembangunan jembatan permanen selesai dilakukan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Kepala BPBD, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum dapat dimulai pada tahun ini. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung pada 2027 setelah proses penyaluran dana hibah selesai.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penandatanganan perjanjian hibah tersebut turut disaksikan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Lombok Timur.

Pemerintah daerah berharap realisasi program pada 2027 mendatang dapat mengembalikan fungsi infrastruktur yang rusak, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta mengurangi kesulitan masyarakat dalam mengakses fasilitas umum pascabencana.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Budayakan. Rasa malu dan jangan mengcopy  karya orang lain