Jakarta – detikperistiwa.co.id
Penguatan kedaulatan maritim Indonesia membutuhkan sinergi lintas sektor yang semakin terintegrasi, Rabu, (30/9/2026) di Ruang Serbaguna, Perpustakaan, Jakarta. Hal tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam Seminar Kebangsaan Kedaulatan Biru yang mengusung tema “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Biru Indonesia Berkelanjutan.”
Seminar tersebut membahas berbagai tantangan pengawasan wilayah perairan Indonesia, mulai dari aktivitas kapal perikanan, keberadaan warga negara asing dan anak buah kapal (ABK) asing, pelanggaran dokumen serta bendera kapal, hingga potensi kejahatan transnasional yang dapat mengancam kedaulatan dan sumber daya kelautan Indonesia.
Dalam paparannya, Dr. Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si., Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), menegaskan bahwa pengawasan sumber daya perikanan harus dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menurutnya, kawasan perairan Indonesia, termasuk wilayah utara Natuna serta berbagai kawasan perbatasan, memiliki tantangan pengawasan yang kompleks. Karena itu, diperlukan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan satu institusi, tetapi didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Dalam pengawasan kita sudah memetakan wilayah mana yang rawan. Di utara Natuna dan wilayah perbatasan lainnya, banyak modus yang dilakukan, termasuk persoalan dokumen kapal dan penggunaan bendera,” ujar Sahono dalam paparannya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya kapal yang memiliki dokumen atau identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk penggunaan lebih dari satu bendera. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pengawasan perikanan, imigrasi, aparat penegak hukum, serta institusi terkait lainnya.
Sahono juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran di wilayah perairan.
“Pengawasan tentunya didukung oleh berbagai institusi, mulai dari imigrasi hingga kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional seperti Australia,” jelasnya.
Dalam konteks perlindungan sumber daya kelautan, upaya pengawasan juga memberikan kontribusi terhadap penyelamatan potensi kerugian negara. Berdasarkan data yang dipaparkan, sepanjang 2025 terdapat berbagai hasil pengawasan terhadap kapal perikanan dan komoditas sumber daya kelautan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila tidak dikendalikan.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi menyoroti pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) dan ABK asing sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas membuat pengawasan terhadap mobilitas orang menjadi tantangan tersendiri.
“Pengawasan warga negara asing dan ABK asing dalam rangka mengawal kedaulatan negara dan kepentingan ekonomi dunia merupakan suatu hal yang mutlak,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan keimigrasian, Imigrasi memiliki fungsi dalam mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara.
Dengan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau, wilayah laut yang luas, serta zona ekonomi eksklusif (ZEE), pengawasan membutuhkan dukungan teknologi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pertukaran informasi yang memadai.
“Tidak mungkin wilayah yang begitu luas dapat diawasi hanya dengan cara-cara konvensional. Kita membutuhkan peralatan, SDM, teknologi, serta sistem informasi yang terintegrasi,” jelasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap kapal yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Pemeriksaan dokumen, manifest, identitas awak kapal, serta tujuan perjalanan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia tercatat dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki mekanisme penindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari tindakan administratif keimigrasian hingga proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Pengawasan tersebut juga menjadi penting dalam menghadapi potensi kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyelundupan manusia, serta berbagai aktivitas ilegal lainnya yang memanfaatkan jalur laut.
Menurut perwakilan Ditjen Imigrasi, keberhasilan pengawasan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Informasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat di lapangan, menjadi bagian penting dalam membangun sistem deteksi dini.
“Informasi sekecil apa pun bagi kami sangat penting. Tanpa informasi, tugas dan fungsi pengawasan tidak akan memberikan dampak yang optimal,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan wilayah laut membutuhkan kolaborasi antara Imigrasi, PSDKP, TNI Angkatan Laut, Polri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun sebuah arsitektur pengawasan yang mampu menghubungkan data, teknologi, intelijen, sumber daya manusia, serta operasi lapangan.
Dalam paparannya, strategi pengawasan ke depan diarahkan pada penguatan teknologi, intelijen, koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan informasi sebagai dasar pengambilan tindakan.
Seminar Kebangsaan Kedaulatan Biru akhirnya menegaskan bahwa menjaga laut Indonesia bukan hanya persoalan menjaga batas wilayah, tetapi juga menyangkut perlindungan ekosistem, sumber daya perikanan, investasi, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, serta stabilitas kawasan.
Sinergi pengawasan terintegrasi menjadi kebutuhan strategis agar potensi laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran.
Dengan penguatan kolaborasi antarlembaga, Indonesia diharapkan mampu membangun tata kelola maritim yang semakin efektif, menjaga penegakan hukum di laut, melindungi sumber daya kelautan, serta memastikan laut Nusantara tetap menjadi ruang kehidupan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kedaulatan laut pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang mengawasi, tetapi bagaimana seluruh kekuatan bangsa bersinergi menjaga laut Indonesia untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
