Medan – detikperistiwa.co.id
Polda Sumatera Utara dinilai lamban memproses laporan polisi Nomo; LP/B/835/VI/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 2 Juni 2025 terkait dugaan pemalsuan surat dengan pelapor Marlina Simatupang.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pelapor, Hendri Samosir, SH kepada wartawan di Medan, Senin (9/11/2026).
“Laporan tersebut telah setahun lebih ditangani Unit Subdit II Polda Sumut namun lamban berproses sejak dilaporkan pada 2 Juni 2025. Bukan pelapor, Marlina Simatupang saja yang sudah diperiksa namun pimpinan klinik SG pada tahun 1995 juga sudah dimintai keterangan dan telah membuat surat pernyataan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan surat keterangan lahir tersebut,” ungkapnya.
Ia mengatakan, laporan pemalsuan ini akan kembali bergulir setelah lama stagnasi dengan alasan ganti penyidik.
“Jadi hari Kamis (12/11/2026) pihak terlapor, MNS akan diperiksa, dimintai keterangannya. Itu Informasi terakhir dari Subdit II Polda Sumut,” tandasnya.
Untuk mengetahui kebenaran proses perkara tersebut, harianSIB.com mengkonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.
“Jika lama berproses, langsung saja sampaikan kepada Kapolda lewat nomor pengaduan agar cepat prosesnya,” jawabnya
Kasus ini berawal dari terbitnya surat lahir diduga dipalsukan sekitar tahun 1995-1996 yang kemudian diduga dipergunakan untuk mengurus surat keterangan lahir dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan terlapor MN yang diangkat pasangan almarhum Ramli Simatupang dan Nalsari br Ginting.
Surat ini diduga dipergunakan untuk mengurus surat keterangan lahir, akta kelahiran di Dinas Kependudukan, sehingga dari yang sebenarnya anak ini bukan anak kandung, karena ada pemalsuan surat keterangan lahir itu kemudian statusnya menjadi anak kandung.
Status tersebut diduga juga digunakan untuk menguasai dan memindahkan hak-hak waris sehingga MNS dilaporkan ke Polda Sumut.
Menurut Hendri, banyak harta warisan dari kakek neneknya dipindahtangankan karena surat keterangan lahir yang diduga palsu ini yang merugikan pelapor, Marlina.
Hendri membeberkan MNS bukan anak kandung berdasar keterangan yang diperolehnya.
“Pada sekitar tahun 1995, orang tua kandung NM diduga datang ke klinik SG di Kampung Baru untuk melahirkan pada malam hari. Setelah melahirkan, orang tua kandung tersebut diduga tidak sempat menyerahkan identitasnya. Pada pagi harinya, orang tua kandung tersebut sudah tidak ada lagi di klinik, sehingga anaknya ditinggalkan di sana,” jelasnya.
Jadi, sebut Hendri, anak yang ditinggalkan inilah kemudian oleh pemilik klinik ditawarkan kepada saudara dari pelapor untuk dirawat dengan perjanjian, apabila nanti orang tua dari anak ini sewaktu-waktu datang ke klinik untuk mengambil anaknya, maka pihak saudara dari pelapor bersedia mengembalikan anak itu.
Namun, kata Hendri, sampai hari ini orang tua yang melahirkan NM tersebut tidak pernah kembali untuk menanyakan anaknya.
“Nah, kalau saudara dari pelapor ini, itu sebetulnya orang tua angkat. Tapi, berhubung karena ada terbit surat keterangan lahir dari klinik yang oleh pihak klinik diklaim secara tegas mereka tidak pernah menerbitkan, alias mereka tidak bertanggung jawab, dan mereka berani mengatakan bahwasanya memang betul bahwa anak itu tidak dilahirkan oleh saudara dari pelapor,” tegasnya.
Menurutnya, pihak klinik mengetahui bahwa yang melahirkan saat itu adalah seorang wanita yang identitasnya tidak diketahui, yang datang dalam kondisi darurat hendak melahirkan, dan setelah anaknya lahir, pada pagi harinya sudah tidak ada lagi. Anaknya ditinggalkan di klinik.
“Jadi ini sebetulnya dirawat, tetapi oleh karena terbit surat keterangan lahir klinik itu, maka jadi statusnya seolah-olah menjadi anak kandung,” ujarnya.
Hendri menilai, status yang diduga tidak sesuai itu kemudian merugikan kliennya, Marlina Simatupang, karena diduga tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak tersebut, tetapi seluruh harta warisan peninggalan orang tua dan nenek kakek mereka diduga beralih karena administrasi yang diduga palsu tersebut.
“Itu yang ingin diuji melalui laporan polisi ini. Jadi laporan pidana ini ingin menguji surat yang diduga palsu ini, surat yang diduga palsu itu berupa keadaan yang tidak benar, keadaan yang menyatakan bahwasanya dia anak kandung, itu mau diuji,” tandasnya.
Ia menambahkan, dugaan pemalsuan itu berkaitan dengan tanda tangan dan stempel dari klinik yang oleh pihak klinik sendiri sudah dinyatakan tidak pernah ditandatangani dan dicap. (*)
