Detikperistiwa.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan anggaran daerah sebesar Rp3,176 triliun lebih untuk Tahun Anggaran 2027. Selain membiayai program prioritas dan pelayanan publik, pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan sisa anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak guna memperluas penanganan jalan kabupaten.
Rencana tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membacakan nota keuangan Rancangan APBD 2027 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026).
Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,176 triliun lebih. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp602,52 miliar lebih, sementara pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp2,542 triliun lebih.
Pendapatan transfer itu mencakup alokasi dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan transfer antar daerah senilai Rp142,19 miliar lebih yang bersumber dari bagi hasil pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun pendapatan lain-lain yang sah diperkirakan mencapai Rp31,948 miliar lebih, termasuk hibah pemerintah pusat melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) untuk penguatan pengelolaan persampahan serta sumbangan pihak ketiga dari pengusaha tembakau Virginia.
Di sisi pengeluaran, belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp3,176 triliun lebih. Bupati menegaskan bahwa penentuan alokasi setiap organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan mendukung program prioritas pembangunan.
Pendekatan tersebut membuat besaran anggaran tidak ditentukan berdasarkan pemerataan antar-OPD ataupun sekadar mengikuti pola penganggaran tahun sebelumnya. Setiap alokasi harus disesuaikan dengan target kinerja masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam RKPD.
Salah satu pos belanja yang memperoleh porsi besar adalah belanja barang dan jasa dengan nilai Rp1,54 triliun lebih. Anggaran penerangan jalan umum dialokasikan sebesar Rp20,213 miliar lebih. Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp135,166 miliar lebih untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah, tenaga non-ASN, kepala desa, dan perangkat desa.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masuk dalam rancangan belanja 2027. Pemkab kembali mengalokasikan subsidi bunga pinjaman melalui program Lotim Berkembang sebesar Rp2,5 miliar yang diperuntukkan bagi peternak dan pelaku UMKM.
Tidak hanya membahas rancangan APBD, Bupati juga mengajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna dengan skema tahun jamak. Regulasi tersebut sebelumnya menjadi dasar hukum program pembangunan senilai Rp280 miliar.
Haerul Warisin menyampaikan bahwa salah satu bagian dari program tersebut, yakni pembangunan jalan, telah dituntaskan. Total terdapat sekitar 53 ruas jalan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 77,25 kilometer yang sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan itu didominasi konstruksi hotmix, sementara sejumlah ruas lainnya menggunakan lapen.
Sementara pembangunan gedung serbaguna masih berlanjut. Pemerintah daerah telah menyelesaikan tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan. Tahap berikutnya adalah pelelangan pekerjaan fisik yang menurut Bupati ditargetkan dapat dimulai dalam beberapa hari ke depan. Penyelesaiannya diharapkan tidak melewati batas akhir Tahun Anggaran 2027.
Dalam pelaksanaan proyek tahun jamak tersebut, pemerintah daerah mencatat adanya anggaran yang belum terserap. Nilainya terdiri dari sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp16,1 miliar dan sisa kontrak mencapai Rp21,2 miliar. Jika digabungkan, kedua komponen tersebut mencapai Rp37,3 miliar.
Pemerintah daerah melihat sisa anggaran itu sebagai peluang untuk menambah cakupan pembangunan infrastruktur. Dana tersebut direncanakan dapat diarahkan untuk meningkatkan volume pekerjaan atau memperluas jumlah ruas jalan yang ditangani, terutama jalan kabupaten dan jalur poros utama yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Agar pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang sesuai, Pemkab Lombok Timur mengusulkan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025. Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah daerah berharap ruang optimalisasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Bupati berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain pemerataan pembangunan infrastruktur, anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, menggerakkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
DPRD Lombok Timur selanjutnya menjadwalkan Rapat Paripurna pada Rabu (18/11/2026) untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati mengenai dua rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan.(red)







