UMK Jawa Barat Naik 2,50%, Ini Penjelasan Pj Gubernur Jabar.

Jawa Barat – detikperistiwa.co.id

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin Akhirnya menetapkan upah minimum di kabupaten/kota (UMK), untuk wilayah Jawa Barat, berlaku mulai 1 Januari 2024.

Keputusan itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 561.7/Kep.804-Kesra/2003 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Dalam keputusan yang ditetapkan pada 30 November 2023 tersebut, Bei menjelaskan penetapan UMK mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan.

Di mana, inflasi Jawa Barat yang digunakan adalah inflasi tahunan di September 2023 yang mencapai 2,35% dan indeks tertentu (alfa) dalam rentang 0,10-0,30.

“Tanggal 28 November 2023, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Pleno dengan melakukan pemeriksaan terhadap 27 rekomendasi usulan

nilai UMK dari Bupati/Wali Kota di Jawa Barat,” Jelasnya dalam keterangan resmi, Pada Kamis (30/11/2023).

“Hasil pemeriksaan rekomendasi ada 13 Kabupaten/Kota merekomendasikan sesuai dengan formulasi penyesuaian upah minimum dan 14 Kabupaten/Kota tidak berdasarkan PP 51 Tahun 2023,” tambahnya.

Ada pun rekomendasi tersebut besarannya berkisar di atas 10% atau mendekati tuntutan buruh yang sebesar 15%.

13 wilayah yang sesuai formulasi adalah:

1. Kabupaten Bekasi

2. Kota Bogor

3. Kota Sukabumi

4. Kota Bandung

5. Kabupaten Indramayu

6. Kota Cirebon

7. Kabupaten Cirebon

8. Kabupaten Kuningan

9. Kota Tasikmalaya

10. Kabupaten Tasikmalaya

11. Kabupaten Ciamis

12. Kabupaten Pangandaran

13. Kota Banjar

14 wilayah yang disebut tak sesuai formulasi adalah:

1. Kota Bekasi

2. Kabupaten Karawang

3. Kabupaten Purwakarta

4. Kabupaten Subang

5. Kota Depok

6. Kabupaten Bogor

7. Kabupaten Sukabumi

8. Kabupaten Cianjur

9. Kota Cimahi

10. Kabupaten Bandung Barat

11. Kabupaten Sumedang

12. Kabupaten Bandung

13. Kabupaten Majalengka

14. Kabupaten Garut.

“Terhadap 14 Kabupaten/Kota yang tidak berdasarkan PP 51/2023, perhitungan penyesuaian upah minimum dilakukan dengan formulasi PP No 51/2023 dengan menggunakan nilai alfa sesuai pendekatan/analisis kuadran seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat (2) dan 34A PP 51 Tahun 2023,” tegasnya.

“Sehingga Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berdasarkan PP 51/2023 seluruhnya ditetapkan menjadi UMK 2024 dan yang tidak berdasarkan PP 51/2023 dilakukan koreksi dengan formula PP 51/2023 dan menggunakan alfa dari hasil pendekatan/analisis kuadran yang variabelnya didasarkan pada pasal 26 ayat (7) PP 51 Tahun 2023 yaitu tingkat serapan tenaga kerja dan rata-rata upah di kabupaten/kota,” Jelasnya

Dengan keputusan itu, lanjutnya, UMK di wilayah Jawa Barat tahun 2024 rata-rata sebesar Rp3.370.534.

“Rata-rata besaran kenaikan UMK di Jawa Barat tahun 2024 adalah Rp78.909 atau sekitar 2,50%. Dengan formulasi penghitungan kenaikan menggunakan alfa rata-rata 0,22,” kata Bey.

Berikut besaran UMK 2024 di wilayah Jawa Barat:

Kota Bekasi naik 3,59% jadi Rp5.343.430

Kabupaten Karawang naik 1,58% jadi Rp5.257.834

Kabupaten Bekasi naik 1,59% jadi Rp5.219.263

Kabupaten Purwakarta naik 0,79% jadi Rp4.499.768

Kabupaten Subang naik 0,63% jadi Rp3.294.485

Kota Depok naik 3,92% jadi Rp4.878.612

Kota Bogor naik 3,76% jadi Rp4.813.988

Kabupaten Bogor naik 1,31% jadi Rp4.579.541

Kabupaten Sukabumi naik 0,97% jadi Rp3.384.491

Kabupaten Cianjur naik 0,76% jadi Rp2.915.102

Kota Sukabumi naik 3,15% jadi Rp2.834.399